60% Pendapatan Penduduk Hampir Miskin RI Habis untuk Beli Beras

JAKARTA - Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyarankan kepada pemerintah untuk berhati-hati terhadap 70 juta penduduk Indonesia yang hampir miskin. Pasalnya, masyarakat ini mengalokasikan 60 persen pendapatannya untuk makanan.

"Kelompok masyarakat miskin ada 29 juta orang, yang rentan miskin 70 juta orang. Mereka itu sangat berpengaruh apabila terjadi kenaikan bahan pokok karena mayoritas pengeluaran mereka 60 persen untuk makanan khususnya 29 persen beras," ungkap Ketua KEN Chairul Tanjung, di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2013) malam.

Chairul menyebut, masyaraakat yang rentan miskin inilah yang perlu mendapat perhaatian khusus dari pemerintah karena bukannya naik kelas ke golongan menengah, tetapi akibat kenaikan harga, mereka justru bisa turun ke kalangan miskin.

"Gini ratio Indonesia karena pendapatan dan pengeluaran strata yang miskin dan rentan miskin jauh lebih kecil dibandingkan kaum menengah dan atas. Jika dibiarkan, kesenjangan semakin melebar sehingga pemerintah perlu melakukan sesuatu  agar pertumbuhan ekonomi terus berlanjut dan manageable," tambah CEO CT Corp ini.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinaator Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, pemerintah menyambut baik saran dari KEN ini. Menurut Hatta, pemerintah akan segera melakukan aksi nyata di bawah komandonya dalam upaya menurunkan kesenjangan antara si kaya dan miskin ini.

"Kita akan terus mengefektifkan kluster-kluster untuk perbaikan yang sejalan dengan masterplan kemiskinan yang kita sudah punya dan rancang," tambah dia.

Hatta menambahkan, pemerintah, selama ini hanya memberikan bantuan seperti beras miskin (raskin) kepada masyarakat yang miskin tetapi belum mencakup rentan miskin. Karena itu, ke depan, pihaknya akan memberikan ruang fiskal yang lebih lebar untuk masyarakat yang rentan miskin tersebut.

"Kalau garis kemiskinan kita lebarkan di bawah atau atasnya sampai 40 persen, maka kelompok rentan ini terkover. Kita akan ukur kekuatan kita dalam fiskal kalau melihat raskin saja, tidak terkait orang miskin tetapi kelompok sasaran yang mencerminkan kelompok rentan miskin itu," jelas Hatta.

Salah satu rekomendasi KEN untuk memberi ruang fiskal lebih terhadap masyarakat hampir miskin tersebut adalah dengan mengurangi besarnya angka subsidi BBM.