LKS Tripartit Harus Tetapkan Upah Minimum

JAKARTA - Pemerintah meminta Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit untuk membahas sistem pengupahan. Upah yang dibahas harus adil bagi pekerja dan pengusaha.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, LKS Tripartit harus memastikan sistem pengupahan agar proses penetapan upah minimum tidak menimbulkan kegaduhan setiap tahunnya.

Sistem pengupahan nasional didalamnya termasuk pengupahan upah minimum dan komponen hidup layak. Dia menekankan, Tripartit paling berpengaruh dalam penetapan upah karena didalamnya terdiri dari unsure pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Pembahasan penetapan upah minimum tahun depan, kata Muhaimin, diharapkan dapat dipercepat, sehingga tidak menimbulkan masalah dan penetapan upah dapat diterapkan dengan tepat waktu.

Namun dalam penetapan Upah minimum nantinya, tidak hanya perpatokan pada nilai KHL, melainkan ada variable lainnya sebagai patokan yaitu produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).

"Pertimbangan lain ialah kesejahteraan, produktivitas makro dan pertumbuhan ekonomi," katanya di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Peraih Bintang Mahaputera ini menjelaskan, meski faktor kesejahteraan pekerja menjadi perhitungan penting. Namun penetapan pengupahan mesti disesuaikan dengan kemampuan pengusaha sehingga proses industri tetap berjalan normal.

Pemerintah, ujar dia, menitip pesan agar formulasi pengupahan juga harus menumbuhkan daya saing industri dan menarik investor lebih banyak untuk memperluas lapangan pekerjaan.

Muhaimin menambahkan, dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, pemerintah tidak semata-mata melakukannya dengan penetapan upah minimum yang layak. Tetapi juga dapat dilakukan melalui perbaikan fasilitas kesejahteraan.

Dia mengungkapkan, fasilitas itu seperti penyediaan fasilitas transportasi, makan, penyediaan perumahan pekerja termasuk rumah sewa bagi pekerja dan klinik kesehatan.

Dia menjelaskan, peningkatan kesejahteraan melalui penetapan upah minimum yang layak merupakan harapan dari setiap tenaga kerja dalam suatu hubungan kerja. Namun untuk kedepannya pemerintah mendukung penerapan sistem pengupahan yang berbasis pada kinerja.

Muhaimin menjelaskan, hubungan industrial yang kondusif akan dapat menciptakan lowongan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta membuka ruang usaha bagi dunia industri. (wan)

(Widi Agustian)