Bappenas Akui Infrastruktur di Luar Jawa Masih Ketinggalan

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur masih menjadi isu utama yang dibawa mayoritas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam acara Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013.

Dalam Pra-Musrenbangnas tersebut disampaikan bahwa sejumlah daerah merasa pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa, khususnya Indonesia bagian timur masih tertinggal dibanding pulau Jawa. Padahal sejatinya, otonomi daerah sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada wilayah di luar Pulau Jawa untuk lebih maju.

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas Max Pohan mengatakan bahwa pembangunan berbagai wilayah di luar Pulau Jawa memang belum semaju Pulau Jawa.

"Akan tetapi bukan berarti pemerintah pusat tidak melakukan sesuatu untuk membangun daerah-daerah tertinggal," ujar Max di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (29/4/2013).

Max menambahkan, dalam Musrenbangnas 2013 program yang menjadi fokus dan prioritas di bidang pengembangan regional adalah sesuai dengan Prioritas Nasional. Point penting yang menjadi Prioritas Nasional tersebut dibagi lima prioritas.

"Yakni pertama, mendorong pembangunan daerah-daerah tertinggal di luar Pulau Jawa, lalu mendorong penghapusan kemiskinan dan pengangguran, ketiga berusaha memacu percepatan pembangunan daerah Papua dan Papua Barat, NTT dan daerah-daerah yang sangat tertinggal lainnya. Serta peningkatan kapasotas dan kemampuan aparatur pemenrintahan daerah termasuk DPRD. Dan kelima kemampuan keuangan dan kelembagaan daerah," jelasnya.

Max mengakui apa yang menjadi keresahan para Kepala Bappeda hadir dalam Pra-Musrenbangnas memang relaitas yang terjadi hingga saat ini. Akan tetapi persoalan ketertinggalan wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa itu sesungguhnya persoalan lama. Penyebab utama dari persoalan itu bukan terletak di pemerintah pusat saja, menurut dia banyak faktor yang menyebabkan daerah di luar Pulau Jawa masih belum maju.

"Kualitas SDM pemerintah daerah yang masih perlu ditingkatkan, lalu juga ditengarai masih maraknya praktik politik transaksional dan praktik korupsi. Akibatnya banyak daerah-daerah yang memiliki potensi besar tetapi belum bisa berkembang dan maju lantaran anggaran daerah tidak digunakan sebagaimana mestinya," pungkasnya. (wan)

(Widi Agustian)