Waspada, Marak Tender Proyek Infrastruktur Palsu

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat luas agar waspada pada penawaran palsu mengatasnamakan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Pasalnya, banyak oknum menawarkan program infrastruktur daerah non-APBN palsu.

Mengutip keterangan pers Kementerian Keuangan, Jakarta (9/5/2013), ada satuan kerja (satker) yang mengatasnamakan DJPK Kemenkeu di Kotamogau, Sulawesi Utara untuk menawarkan infastruktur.

Aktifitas yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, adalah dengan menawarkan kepada pemerintah daerah setempat dengan program-program pembangunan infrastruktur daerah. Namun, pembangunan tersebut dilakukan tanpa mekanisme APBN atau APBD.

Perlu diinformasikan bahwa DJPK merupakan unit eselon I di lingkungan Kemenkeu yang tidak memiliki instansi vertikal (satuan kerja) di daerah, dan hanya mengelola dan APBN yaitu dana transfer daerah.

Oleh karena itu, penggunaan nama Kemenkeu dan Ditjen Perimbangan Keuangan pada satker di Kotamobagu dimaksud tidak berdasarkan hak yang sah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Martin Bagya Kertiyasa)