Pemerintah Diminta Menertibkan Mafia Minyak

BANDA ACEH - Pemerintah didesak untuk membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang direncanakan pada bulan depan, karena rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Desakan itu disampaikan puluhan pendemo dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dalam unjuk rasa damai menolak kenaikan harga BBM di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh. Aksi dilakukan dengan mengusung sejumlah poster, spanduk dan orasi secara bergiliran.

"Sebagai solusi penolakan kenaikan BBM, kami meminta kepada pemerintah untuk memutus mata rantai mafia-mafia minyak yang bermain terkait dengan BBM baik di dalam maupun di luar negeri," kata Kordinator Aksi KAMMI, Tuanku Muhammad, Jumat (31/5/2013).

Menaikkan harga BBM dinilai bertentangan dengan fungsi negara, karena pemerintah belum mampu menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Apalagi menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri yang bisa menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Rakyat dinilai belum siap atas penghapusan subsidi BBM, sebab belum ada jaminan energi alternatif untuk mengalihkan ketergantungannya terhadap BBM.

"Belum lagi kalau melihat sifat BBM sebagai efek pengganda terhadap perekonomian makro yang berimbas pada melambungnya harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat kelas bawah akan menerima imbas paling parah dari kenaikan BBM," ujar dia.

Mereka menilai ironi dengan kondisi negara ini yang memiliki sumber alam melimpah termasuk minyak bumi, namun kekayaan itu kini justru dikuasai asing. "Negara kita dengan kekayaan melimpah, namun justru pihak asing yang menjadi penguasa atas kepemilikan sumber daya kita," sebut Muhammad.

Jika Pemerintah ngotot menaikkan harga BBM, mahasiswa meminta SBY untuk mundur dari kursi kepresidenan. "Jika BBM naik, maka SBY harus turun," tukasnya. (wan)

(Widi Agustian)