"Soal JSS, MenPU Berencana Kombinasikan BUMN & Penggagas"

Rezkiana Nisaputra, Jurnalis
Selasa 09 Juli 2013 18:04 WIB
ilustrasi: (foto: Okezone)
Share :

JAKARTA - Belum adanya kejelasan mengenai proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp100 triliun, akhirnya pembangunan tersebut sudah menemui titik terang.

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, saat ini sudah ada usulan dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto yang berencana akan menyatukan antara konsorsium BUMN dan pemrakarsa PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) dalam membuat studi kelayakan JSS.

"JSS sudah ada usulan dari Menteri PU Pak Djoko, agar dikombinasikan antara BUMN dengan penggagas," ujar Hatta, saat ngobrol bareng di ruang kerjanya, Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Dalam hal ini, Hatta menuturkan, dalam keputusan tersebut terlebih melalui rapat dahulu, karena menurutnya JSS merupakan salah satu pendukung program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Sumatera sana.

Hatta menyampaikan, bahwa Menteri PU memiliki harapan penuh agar pada akhir 2014 Ground Breaking JSS bisa dilaksanakan. "Saya harap target FS itu selesai. Setahun kan FS itu. Jadi 2014 FS sudah selesai," ucap dia.

Mengingat Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang sempat mengatakan ia menginginkan peran pemerintah dalam pembiayaan studi kelayakan, sehingga proyek tersebut dapat dilakukan dengan konsep good governance yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menanggapi hal tersebut Hatta menegaskan, "Yang jelas ini bukan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunannya," jelas Hatta.

Sebagaimana diketahui, dalam proyek JSS tersebut terjadi perbedaan pendapat mengenai pembiayaannya. Beda pendapat tersebut justru terjadi di internal Pemerintah, yakni pada Gubernur BI Agus Martowardojo dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Agus sendiri menginginkan peran pemerintah dalam pembangunan JSS tersebut, namun demikian Hatta justru menginginkan 100 persen pembiayaan diserahkan ke swasta agar tidak membebani APBN. (wan)

(Widi Agustian)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya