Paket Kebijakan Pemerintah Dinilai Plin-Plan

JAKARTA - Dalam paket kebijakan ekonomi yang sampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah memberi keringanan untuk melakukan ekspor hasil mineral dan batubara (mineral). Ini dilakukan agar neraca transaksi berjalan, yang saat ini mengalami defisit, dapat diperbaiki.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pembangunan hilirisasi (smelter) akan tetap dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi saat ini yang belum normal. Menanggapi hal tersebut, Direktur IRESS Marwan Batubara mengatakan kebijakan tersebut berpotensi untuk berubah.

"Kita kan enggak tahu, bisa aja berkelit lagi. Nanti bisa saja ada alasan lagi, ini itu," ungkap Marwan kepada Okezone di Jakarta, Minggu (25/8/2013).

Menurut Marwan, Pemerintah seharusnya konsisten melakukan apa yang sudah diamanatkan Undang-Undang mengenai pembangunan hilirisasi (smelter) dalam negeri, yang telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara.

Sebelumnya, paket kebijakan ekonomi untuk melonggarkan ekspor, dikatakan memang akan mengganggu rencana hilirisasi dengan melakukan pengolahan dan pemurnian atau smelter yang akan dilakukan pada tahun depan.

"Memang pembangunan hilirisasi (smelter) tersebut telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Namun daripada kita enggak selamat. Iya belum bisa jalan. Kembali lagi, daripada kita enggak selamat," jelas Jero.

(Martin Bagya Kertiyasa)