Menkeu Sebut Kartu Sakti Jokowi Bukan Kompensasi Kenaikan BBM

JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membenarkan bahwa kartu sakti yang akan dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

"Bukan. Namanya social protection," kata Bambang di Kementeri Keuangan, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Menurutnya, sasaran yang akan dituju dari kartu ini sudah dipetakan oleh Kementerian Sosial yakni keluarga yang miskin dan hampir miskin.

"Sudah itu, sudah ada anggarannya juga," paparnya.

Seperti yang diketahui, pada tanggal 3 November 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meluncurkan kartu sakti yang dinamakan program Keluarga Produktif.

Kartu ini terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana anggaran untuk program ini menelan sebesar Rp6,4 triliun yang diambil dari bantuan sosial (bansos).