Solusi Krisis Listrik RI Hanya Pembangunan Pembangkit

JAKARTA - Pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 35 ribu mega watt (mw) akan dipercepat dalam lima tahun ke depan. Pasalnya, program tersebut menjadi prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan akan listrik yang terus meningkat setiap tahunnya.

Ketua Tim Ahli Wapres Jusuf Kalla (JK), Sofjan Wanandi, menjelaskan bahwa percepatan pembangunan ini karena tidak ada alternatif pembangunan lainnya. Beda halnya dengan pembangunan jalur kereta api, alternatifnya jalan tol ataupun sebaliknya.

"Pembangkit listrik ini enggak bisa digantikan apapun, ini kita push," ucap Sofjan di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Sofyan menjelaskan, untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik, pemerintah sudah menentukan berapa harga listrik, sehingga tidak terjadi negosiasi yang berkepanjangan. "Jadi harga listrik dari gas berapa, hydro berapa, panas bumi berapa. Itu ditetapkan. Supaya cepat enggak dinegosiasi lagi," sebutnya.

Karenanya, dia meminta kepada industri, khususnya pabrik yang sudah memiliki pembangkit sendiri, agar menaikkan kualitasnya. Permintaan ini mencapai 8 ribu mw, sehingga dalam satu tahun setengah sudah mulai operasi. "Dalam satu sampai dua bulan segera tanda tangan dengan PLN, pembangkit yang eksisting. Pembangunan ini kita berikan ke PLN, Sisanya swasta," imbuhnya.

Lebih lanjut Sofjan mengungkapkan, sudah banyak investor dari negara luar seperti China, Jepang, Amerika, hingga lembaga internasional seperti World Bank dan ADB yang bersedia memberikan bantuannya.

"Untuk mengejar listrik ini akan membuat listrik murah, mengurangi pembangkit diesel yang mahal dan ada yang nyewa juga dari China. Ini prioritas dari pemerintah," tukasnya.