JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono dibanjiri keluhan dari anggota Komisi V DPR RI. Pasalnya, dari masalah jalanan rusak hingga persoalan anggaran yang cukup besar.
Salah satu anggota Komisi V DPR RI dari Sulawesi Tengah, Ridwan Bae, mengeluhkan soal penggunaan dana APBN yang tidak merata. Dia menilai anggaran ini tidak sampai menyentuh pada tingkat kabupaten.
"Untuk memperbaiki jalan-jalan rusak itu tidak ada anggaran dari Bina Marga. Kosong," kata dia di ruang Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (2/2/2015).
Selain masalah pembangunan jalan, keluhan lain dari anggota Komisi V DPR, Thamrin, yaitu mengenai pembangunan bendungan. Dirinya mempertanyakan, mengapa Menteri Basuki tidak memfokuskan saja memperbaiki bendungan-bendungan yang sudah terbengkalai, ketimbang membangun bendungan baru.
"Banyak bendungan-bendungan yang tinggal kenangan, kenapa tidak itu saja yang diperbaiki?" tanyanya.
Selain itu, para anggota Komisi V juga mempertanyakan masalah besarnya anggaran yang diterima oleh Kementerian PUPR dalam RAPBN. Mereka juga mempertanyakan bagaimana dengan anggaran sebanyak itu bisa memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Melihat banyaknya keluhan ini mohon bapak tidak alergi menghadapi keluhan dan masukan dari kami," kata dia.
(Fakhri Rezy)