Pasalnya, Asociated Press (AP) telah merilis bahwa telah terjadi praktik perbudakan atau kerja paksa di atas kapal yang beroperasi di laut Indonesia.
"Cabutlah izinnya dan berikan sanksi sesuai aturan," kata Ketua Dewan Pembina KNTI kepada Okezone, di Jakarta belum lama ini.
Riza mengatakan, sanksi tegas yang dilakukan pemerintah kepada pelaku praktik perbudakan juga bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memberantas praktik illegal fishing.
"Biarkan prosesnya berjalan transparan. Sehingga, publik dalam dan luar negeri mengetahui kesungguhan pemerintah untuk menyudahi praktik perbudakan di laut Indonesia," tutupnya.
(Rizkie Fauzian)