Sektor Perikanan & Kelautan RI Diincar China & Thailand

JAKARTA – Kementerian Perikanan dan Keluatan menyebutkan, sejumlah negara seperti China dan Thailand sudah meninjau peluang investasi di Indonesia, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan.

"Tapi, mereka belum ada investasinya," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut P Hutagalung saat ditemui di Sate Khas Senayan, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Oleh karena itu, dengan sudah semakin terbukanya peluang investasi dari luar untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia, maka para pengusaha nasional diharapkan harus segera memanfaatkan momentum peluang yang sudah terbuka lebar ini.

"Sekarang, semua asosiasi pengusaha swasta nasional harus bangkit dan memanfaatkan untuk membangun momentum ini dengan peluang investasi yang ada. Dengan kebijakan KKP membangun perikanan berkelanjutan melalui pemberantasan IUU Fishing, sumber daya terjaga dan peluang usaha terbuka lebar," imbau Saut.

Saut menerangkan, negara China hanya dengan bermodalkan yang sangat minim saja mampu dan berani melihat peluang investasi yang besar di Indonesia. Sehingga, jika para pengusaha nasional tidak segera mengambil tindakan untuk mengolah hasil sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, maka dapat dipastikan akan dapat jauh tertinggal dari pengusaha asing.

"China itu biasanya datang dengan modal murah. Kalau kita nunggu ini, nunggu itu, ya ketinggalan. Swasta nasional harus mengambil posisi," imbuh dia.

Dia juga menjelaskan, sektor pengolahan kelautan dan perikanan di Indonesia rentan akan pemanfaatan bahan baku oleh pengusaha asing. Bahkan, pengusaha asing tersebut dapat menjanjikan menjual dengan harga yang lebih murah.

"Pengolahan kita rawan, karena kalau tidak, mereka akan bisa mengambil semua bahan baku. Karena mereka bisa kasih harga lebih baik. Misalnya harga Rp6.000 per kg, mereka berani kasih harga Rp5.000," ucapnya.

Dengan demikian, jika para pengusaha nasional dapat memanfaatkan sendiri sumber daya alam di Indonesia, maka hal tersebut dinilainya lebih baik dan lebih berharga bila harus dimanfaatkan oleh pihak pengusaha asing.

"Kalau ada swasta nasional kenapa harus asing. Walaupun dibuka PMA, kalau bisa swasta nasional yang memanfaatkan," pungkas Saut.