Jokowi Prioritaskan Deregulasi Aturan, Paket Kebijakan Ekonomi Selanjutnya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih mendahulukan penyelesaian deregulasi aturan secara besar, dibandingkan merampungkan paket kebijakan ekonomi. Pasalnya, deregulasi ini terdiri dari ratusan aturan yang akan diperbaiki guna memperbaiki iklim dunia usaha, sehingga menggerakkan roda perekonomian.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, belum dapat merinci aturan mana yang akan di deregulasi terlebih dahulu. Untuk itu, selama tiga hari ke depan, Jokowi akan mengadakan rapat maraton selama tiga hari untuk menyelesaikan 154 aturan yang akan diperbaiki.

"Saya tentu tunjukkan mana yang lebih siap untuk segera di umumkan, tapi Presiden mintanya berbeda pendekatannya. Beliau mau satu topik besar yang namanya deregulasi yang menyangkut 100 sekian peraturan itu, itu yang harus diselesaikan duluan," kata Darmin di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

"Dan kita diminta kumpul di Bogor besok, lusa, kalau harus sampai Sabtu ya Sabtu, dan menteri-menteri yang terkait akan diundang ke sana," sambungnya.

Menurut Darmin, untuk membahas deregulasi ini juga akan menggandeng dunia usaha sebagai pelaku yang selama ini mengeluhkan beberapa aturan yang timpang tindih, seperti pertambangan.

"Jadi kelihatannya perbedaan pendekatan ini membuat kita akhirnya ngikuti apa yang disampaikan Presiden yang deregulasi saja dulu, yang lain nanti aja," kata Darmin.

Dia menambahkan, deregulasi aturan ini sudah menjadi concern Presiden Jokowi untuk diselesaikan pada minggu ini. Sehingga, fokus para menteri akan menyelesaikan deregulasi tersebut. Sedangkan, paket kebijakan ekonomi akan dibahas dan diselesaikan minggu depan. "Jadi itu akan ada pada minggu berikutnya (paket kebijakan). Tapi yang akan lebih dulu adalah deregulasinya," paparnya.

Darmin mengatakan, deregulasi sebanyak 154 aturan ini dikarenakan banyak kementerian yang tanpa disadari justru membuat perkembangan dunia industri tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Untuk itu, dirinya akan memanggil kementerian terkait untuk dibahas lebih lanjut.

"Tanpa dilihat bahwa ini ada dampaknya terhadap perkembangan dan daya saing sektor industri. Jadi memang fokusnya adalah industri dan perdagangan karena kita sekarang ini betul-betul ingin mendorong agar sektor industri hidup lagi. Karena itulah motor penggerak ekonomi kita di masa depan," tukasnya.