Wapres mengatakan sosialisasi kebijakan ekonomi seperti pada kebijakan penyaluran dana desa untuk pembangunan perlu dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi salah penggunaan.
"Namanya beribu-ribu desa, ada saja yang main setengah serius, ada juga barangkali yang tidak mengerti. Karena itu semuanya harus disosialisasikan dengan baik," kata JK.
Menurut Wapres, jika terdapat pejabat di daerah yang melanggar peraturan penggunaan dana desa maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia dengan menggerakkan pertumbuhan melalui percepatan belanja pemerintah melalui peningkatan daya serap dan menguatkan neraca pembayaran.
Langkah pertama, menurut Presiden Joko Widodo, mendorong daya saing industri nasional, deregulasi dan debirokrtisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.