Kembangkan Kota Terpadu, Kementerian PUPR Gandeng Kementerian Desa

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) berkomitmen melakukan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) pada Kawasan Transmigrasi. Hal tersebut demi terciptanya percepatan dan keterpaduan pengembangan KTM pada Kawasan Transmigrasi.

Kepala BPIW Kementerian PUPR Hermanto Dardak menyatakan, untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi sangat diperlukan koordinasi dan sinergitas lintas sektor.

"Tujuannya tiada lain agar harapan kita dalam program pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi dapat segera tercapai secara tepat sasaran,"jelas Dardak dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9/2015).

Saat ini, terdapat 48 kawasan KTM di seluruh Indonesia yang masuk dalam pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Maluku hingga Papua. Dengan demikian, Dardak berharap, dengan Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) dapat memberikan dukungan dari sumber daya manusia (SDM) yang turut mengembangkan KTM Kawasan Mandiri, karena pengembangan kawasan tersebut sangat membutuhkan sinergi dari SDM di Kawasan KTM Kawasan Mandiri itu sendiri.

“Dengan adanya dukungan positif dari para transmigran, nantinya turut mempercepat terwujudnya pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi,” tutur Dardak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian DPDTT, Roosari Tyas Wardani menambahkan, pihaknya menyambut baik langkah yang dilaksanakan jajaran Kementerian PUPR dalam mewujudkan percepatan dan keterpaduan pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi.

Roosari mengakui, untuk pengembangan KTM pada Kawasan Transmigrasi memang membutuhkan banyak sentuhan dari instansi lintas sektor. "Mulai dari lintas sektor kementerian, pemerintah daerah, swasta dan tentu transmigran itu sendiri," terangnya.

Pengembangan KTM pada Kawasan Transmigrasi membutuhkan dukungan dari Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastrukturnya, antara lain jalan, jembatan, penyediaan air bersih dan lainnya. "Untuk usulan lebih detail, tim dari Kementerian DPDTT tentu akan proaktif mengajukan usulan kepada Kementerian PUPR,"lanjut Roosari.

Ia berharap, adanya koordinasi tersebut akan membuat pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi dilakukan secara komprehensif, agar KTM yang dikembangkan cepat berkembang. "Dalam hal ini yang juga sangat penting adalah terhindarnya dari overlapping anggaran, yang dapat merugikan keuangan negara," ungkapnya