Selain itu, untuk pakaian ilegal yang juga membanjiri pasar-pasar di Indonesia semakin parah. Sebelumnya, pada 2010, produksi pakaian dalam negeri sebanyak 60 persen mendominasi pasar di Indonesia, namun selama lima tahun belakangan ini mengikis produksi pakaian dalam negeri yang hanya pangsa pasarnya tinggal 30,9 persen.
"Yang tadinya 60 persen pada 2010. Jadi artinya dalam kurun lima tahun kita sudah tertekan begitu akibat masuknya barang-barang yang illegal masuk ke dalam negeri," paparnya.
Menurut Ade, Presiden Jokowi pun sudah mengeluarkan solusi dari permasalahan ini yakni dengan langsung menghentikan peredaran pakaian-pakaian ilegal sebelum masuk ke pasar-pasar besar di Indonesia.
"Oh itu kan direct, langsung. Pasarnya kan langsung ramai. Pasar itu responsnya seperti makan cabai. Kalau berhenti dari Tanjung Priok pasti ke Tanah Abang langsung ramai," sebutnya.
"Pernah terjadi pada saat pemilihan presiden, pak SBY sanggup menghentikan itu selama setahun. Dan semua gudang di pabrik-pabrik kita kosong dengan menghentikan itu. Kenapa kita tidak sekarang," tukasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)