Pemkab Diminta Antisipasi Dampak Pelabuhan Patimban

SUBANG - DPRD Kabupaten Subang meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah statregis untuk mengantisipasi dampak sosial pembangunan pelabuhan internasional di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara.

Sejumlah ancaman sosial seperti hilangnya pekerjaan bagi nelayan, petambak dan buruh tani, lenyapnya permukiman warga, ganti rugi pembebasan lahan, potensi pencemaran lingkungan, dan sebagainya, ha rus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Upaya-upaya strategis dan so lusi yang tepat harus segera di persiapkan pemerintah, untuk mengatasi berbagai dampak ini,” ujar anggota DPRD Subang asal PPP Oom Abdurohman kepada KORAN SINDO.

Pada tahap awal, megaproyek Pelabuhan Patimban akan memerlukan lahan seluas 600 hektare. Dari lahan seluas itu, 350 hektare di antaranya berada di bibir pantai yang akan direklamasi, dan sekitar 250 hektare berada di daratan. Karena itu, pihaknya mewanti-wanti, ganti rugi pembebasan lahan harus sesuai.

“Ganti ruginya harus layak,” tegas Oom.

Plt Bupati Subang, Imas Aryumningsih, menyebut, pemkab sedang memersiapkan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan rel kereta api (KA) guna mendukung pembangunan pelabuhan. Saat ini, pengadaan lahan yang sudah disiapkan untuk jalan pelabuhan, baru sekitar 10,5 kilometer dengan lebar 30 meteran yang semula untuk pelabuhan bertaraf regional.

Sementara untuk pelabuhan bertaraf internasional, persyaratan jalan itu lebarnya minimal harus 60 meteran. Sehingga, perlu ada tambahan pengadaan lahan. Sebab itu, pihaknya akan mengusulkan alokasi anggaran untuk belanja pengadaan tanah, guna menambah lebar dan panjang jalan. Termasuk mengadakan lahan untuk pembangunan akses rel kereta api menuju pelabuhan.