Rapat 5 Jam soal Cost Recovery di DPR, Ini Hasilnya

JAKARTA - Hari ini Komisi VII DPR menggelar rapat dengan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Rapat tersebut guna membahas cost recovery yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan migas yang menjadi Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

Rapat yang dimulai sekira pukul 15.40 WIB itu berjalan alot dan baru berakhir sekira pukul 20.30 WIB. Ada tiga poin hasil dari rapat tersebut.

"Pertama, Komisi VII DPR RI meminta mulai tahun 2017 SKK Migas mengembalikan sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan KKKS hanya untuk nilai pekerjaan di bawah USD5 juta," kata Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12/2016)

Poin kedua, Komisi VII meminta Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk melengkapi data-data cost recovery tahun 2015, 2016 dan 2017 termasuk data volume dan alokasi anggaran untuk penanganan limbah di masing-masing KKKS. Serta, kapal-kapal pendukung operasional yang dipergunakan oleh KKKS dan disampaikan kepada Komisi VII DPR tanggal 9 Januari 2017.

"Ketiga, Komisi VII meminta Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII dan disampaikan paling lambat 9 Januari 2017," tambahnya.

Wakil ESDM Arcandra Tahar pun menuturkan terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Komisi VII tersebut.

"Sekali lagi kita ucapakan terimakasih atas segala masukan. Kita catat semua yang disampaikan dan kita berharap dan commit pada masa pertama persidangan selanjutnya. Semoga kita jawab lebih baik dengan data pendukung lebih komplit," kata Arcandra.

Selain itu, Arcandra juga memohon maaf kepada seluruh Anggota Komisi VII yang hadir jika data yang disajikan tidak lengkap.

"Kedua mohon maaf kalau tadinya ada hal tidak bisa jawab terkait data," tandas dia.

(Dani Jumadil Akhir)