Tak Lagi Pakai Cost Recovery, Transportasi Laut Kecipratan Rezeki
JAKARTA - Pemerintah baru saja mengeluarkan skema baru di bidang energi dan sumber daya alam khususnya untuk sektor minyak dan gas beberapa hari lalu. Dalam skema tersebut, struktur kontrak antara kontraktor minyak dan gas akan diubah dari skema cost recovery menjadi gross split.
Analis Bahana Securities Andrew Franklin Hotama mengatakan, keluarnya skema baru ini sangat tepat saat harga minyak mendekati level USD60 per barel, meski masih belum diketahui besaran porsinya, hanya segelintir investor yang ingin melakukan oil drilling di Indonesia sebelum OPEC memutuskan untuk mengurangi produksi minyak.
"Melalui kehadiran skema terbaru ini bukan hanya pemerintah dan kontraktor saja yang akan meraup keuntungan, namun industri transportasi laut juga akan meraup keuntungan, pasalnya akan semakin banyak kontraktor yang memilih Indonesia untuk melakukan drilling minyak dan gas, dibandingkan negara-negara lainnya," ujar Andrew.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan impor minyak dar Iran sebesar 500.000 barrel per hari. Sehingga rencana anggaran 2017, produksi minyak akan naik dari 821.000 barrel menjadi 825.000 barrel per hari.
Sementara untuk industri gas, pemerintah telah memangkas harga gas untuk industri besi baja, pupuk dan petrokimia karena kebutuhan gas ketiga industri itu cukup besar. Meskipun skema baru ini akan mengurangi pendapatan dari sektor gas.
Perusahaan yang akan meraup keuntungan dari skema kontrak gas baru di antaranya PT Krakatau Steel (KRAS), meski KRAS membutuhkan pemerintah menurunkan harga gas menjadi USD4 per MMBtu dari USD8 per MMBtu.
Bahana memperkirakan, perusahaan berkode saham KRAS ini akan mampu menurunkan rugi menjadi USD26 juta dari yang diperkirakan rugi tahun ini USD96 juta, sehingga akan menaikkan target harga menjadi Rp1.020 per share.
(Martin Bagya Kertiyasa)
