Permintaan KKKS soal Cost Recovery Bebani Keuangan Negara
JAKARTA - Hari ini Komisi VII DPR menggelar rapat dengan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Rapat tersebut guna membahas cost recovery yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan migas yang menjadi Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) selama 2015-2016.
Anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo meminta agar pemerintah fokus membenahi SKK Migas dalam hal kontrol kepada KKKS. Sebab selama ini permohonan cost recovery dari KKKS dianggap cukup membebani keuangan negara.
"Bagaimana kontrol SKK Migas that's it. Saya sudah bilang Pak Sunaryadi (Kepala SKK Migas) panjenengan engga kusah pusing, sudah masuk approval yang masuk ke meja SKK Migas potong aja 15% paling sedikit, kalau mau ambil kalau enggak ya tidak usah," tegasnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12/2016).
Dia juga meminta agar pemerintah tidak lagi memberikan insentif kepada KKKS. Sebab menurutnya ada akal-akalan juga dari KKKS ketika meng-klaim cost recovery.
"Saya tahu nuansa di KKKS. Mereka juga pedagang, kalau bisa menipu ya nipu. Bisnis kalau bisa cheating, kalau bisa membayar lambat, kalau bisa menagih cepat," tegasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
