MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud, berencana mengunjungi Indonesia pada tanggal 1 hingga tanggal 9 Maret 2017. Kunjungan ini adalah kunjungan bersejarah setelah 47 tahun Raja Arab tak berkunjung ke Indonesia.
Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan dalam menangani permasalahan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).
BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) mewacanakan untuk menggulirkan kembali program fasilitas Pemberian Uang Muka Perumahan (PUMP) dan renovasi rumah. Bukan program baru, program serupa pernah diluncurkan oleh BPJS-Tk saat bernama Jamsostek. Namun, karena sepinya peminat akhirnya program tersebut dihentikan.
Ketiga berita tersebut, merupakan berita-berita yang populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:
Kunjungi Indonesia, Raja Arab Bawa 1.500 Rombongan dan 25 Pangeran
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud, berencana mengunjungi Indonesia pada tanggal 1 hingga tanggal 9 Maret 2017. Kunjungan ini adalah kunjungan bersejarah setelah 47 tahun Raja Arab tak berkunjung ke Indonesia.
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pada tanggal 1 hingga 3 Maret, Raja Arab akan berada di Jakarta dan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kunjungan ini sendiri akan menyertai 1500 rombongan dan 25 pangeran beserta para investor.
"Kunjungan ini akan membawa rombongan terbesar kurang lebih 1.500 orang , 10 menteri, 25 pangeran," tuturnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/2/2017).
Presiden juga akan menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi Republik Indonesia kepada Raja Salman. Pasalnya, ketika Jokowi melakukan kunjungan ke Saudi Arabia, beliau juga mendapatkan kehormatan tertinggi dari kerajaan Saudi Arabia.
Tak hanya itu, untuk pertama kalinya Presiden juga akan menjemput secara langsung Raja Salman di bandara. Hal ini dilakukan karena ketika Presiden Indonesia berkunjung ke Saudi Arabia, beliau dijemput ke pintu pesawat oleh Raja Salman.
Pada tanggal 4 hingga tanggal 9 Maret, Raja Arab juga akan melakukan kunjungan ke Bali. Hal ini merupakan salah satu kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia.
Pada kunjungan ke Indonesia kali ini, juga terdapat beberapa kerjasama yang akan dijalin. Di antaranya adalah penyediaan perumahan murah dan kerjasama pada sektor energi.
"Kemudian Aramco di Cilacap saja, perluasan kilang di Cilacap saja, itu USD6 miliar. Memang diskusi negosiasi antara pertamina dengan aramco masih berjalan terus dan soal Balongan dan Dumai. Saya kira kami tidak bisa membuka negosiasi secara rinci dan kami yang sifatnya konfidensial. Tapi buat saya banyak sekali kemajuan yang sangat signifikan," imbuh Kepala BKPM Thomas Lembong.
Menurut Lembong, cukup sulit untuk menggandeng Arab Saudi berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah karena Arab terbiasa dengan partner investasi negara maju dengan sistem yang begitu rapih. Namun, hal ini tetap perlu diperjuangkan oleh pemerintah pada kesempatan kali ini.
50 Tahun Freeport Kuasai Emas Papua, Menko Luhut: Masak Iya Kita Diatur Terus!
Menko Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan dalam menangani permasalahan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Walaupun belum ada hasil, tapi Luhut menilai Pemerintah sudah jelas pada posisinya untuk memberikan sikap yang tegas pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
"Sudah bagus. Jonan jelas posisinya. Freeport harus sadari ini adalah business to business (B2B), tidak ada urusannya ke negara. Kita harus tempatkan kalau Freeport sudah hampir 50 tahun di sini. Mereka juga tidak memenuhi kewajiban mereka bangun smelter. Jadi mereka juga harus menghormati Undang-Undang kita," ungkapnya di kantor Menko Maritim, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Menurutnya ini adalah saat nya Indonesia tidak harus lagi memanjakan Freeport. Sudah saatnya Indonesia menjadi mayoritas dalam kerja sama dengan perusahaan tambang yang ada di Papua tersebut.
"Masa iya setelah 50 tahun kita enggak boleh mayoritas? Masa kita diatur. Ya kalau enggak mau (ubah status jadi IUPK) ya sudah," tukasnya.
Seperti yang diketahui, sampai saat ini PTFI masih menolak untuk mengubah status kontraknya dengan Pemerintah dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal itu karena pajak yang ada di IUPK mengharuskan Freeport mengikuti pajak pemerintah atau Prevailing. Sedangkan PTFI tetap ingin dengan pajak tetap atau naildown.
Fasilitas DP Rumah BPJS Ketenagakerjaan Angin Segar bagi Sektor Properti
BPJS ketenagakerjaan (BPJS-Tk) mewacanakan untuk menggulirkan kembali program fasilitas Pemberian Uang Muka Perumahan (PUMP) dan renovasi rumah. Bukan program baru, program serupa pernah diluncurkan oleh BPJS-Tk saat bernama Jamsostek. Namun, karena sepinya peminat akhirnya program tersebut dihentikan.
Belum lama, BPJS-TK menyatakan akan kembali menjalankan program tersebut, hal itu lantaran mulai tumbuhnya peserta BPJS yang tertarik untuk memanfaatkan program tersebut. Buruh atau pekerja pun menyambut baik BPJS-Tk yang hendak meluncurkan kembali program tersebut.
Namun dikatakan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar BPJS-Tk perlu membatasi pekerja yang dapat memanfaatkan program tersebut, misalnya dengan mengutamakan pekerja yang memiliki gaji standar.
"Harus dibatasi bagi yang gajinya di bawah Rp6 juta dulu misalnya. Soalnya mereka dengan upah segini kan tidak bankable," ucapnya kepada Okezone.
Pasalnya, jika tak diprioritaskan bagi yang bergaji rendah terlebih dahulu, dikhawatirkan mereka akan tersingkir atau kalah dari pekerja yang memiliki gaji lebih tinggi. Dengan demikian, dia menjelaskan hal itu akan menimbulkan ketidakadilan dan tidak terjadinya pemerataan.
Dia juga berharap agar bunga yang ditetapkan untuk kepemilikan rumah dengan bantuan biaya uang muka oleh BPJS-Tk bisa lebih kompetitif agar tidak membebani kelas pekerja yang memiliki gaji standar.
Selain dapat membantu masyarakat pekerja untuk dapat memiliki hunian, kehadiran progam ini pun dimungkinkan akan membantu bertambahnya jumlah masyarakat atau kepala keluiarga yang memiliki hunian layak.
"Kalau hunian layak sih sudah cukup banyak ya tapi berapa persen yang sudah punya hunian layak mungkin akan lebih banyak saja nantinya (dengan adanya program BPJS-Tk)," kata Head of Research Cushman & Wakefield Indonesia Arief Rahardjo.
Selain itu, dia juga memprediksi ketika nantinya program ini berjalan, dapat membantu mendorong percepatan program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Sebab dengan bergulirnya program ini akan meningkatkan permintaan rumah di market, walaupun tak terlalu signifikan.
"Tapi sebetulnya yang utama dari program 1 juta rumah itu kan dari segi pendanaan, perizinan perbankan kan ya, walaupun dari sisi permintaan secara overall market pasti ada pengaruhnya ya tapi berapa persen signifikannya saya nggak tahu," ungkapnya.
Dengan bertambahnya permintaan kepemilikan rumah ini pun tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan market di sektor properti. Pasalnya dengan program BPJS-Tk ini proses kepemilikan rumah akan lebih mudah, sehingga permintaan meningkat.
Senada dengannya, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah juga mengungkapkan kalau program ini dapat membantu bergairahnya sektor properti. Namun dengan catatan apabila program ini nantinya dapat berjalan dengan baik.
"Iya, yang pasti iya (mendorong pertumbuhan sektor properti), karena dengan pola bantuan pembiayaan dari BPJS (Ketenagakerjaan) untuk peningkatan perumahan pekerja nanti kan menambah juga unit rumah yang terbangun," katanya dihubungi Okezone.
Namun, agar program ini dapat dengan optimal membantu mendorong pertumbuhan sektor properti, dia mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait program ini.
"Kalau bisa mendorong sektor properti, yaitu terutama pemerintah daerah harus merespons terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam rangka percepatan perwujudan program 1 juta rumah," tambahnya.
Kehadiran program ini pun tentunya cukup ditunggu-tunggu, karena dapat menjadi alternatif bagi pekerja yang ingin dimudahkan dalam urusan kepemilikan rumah. Sebab, selama ini untuk mendapatkan rumah dengan mudah dan murah, masyarakat hanya bergantung pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
"Ya, kan memang sekarang banyak orang tergantung dari keberadaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) kan ya, (misalnya) keluarga muda yang beli rumah," jelas Arief Rahardjo lagi.
(Dani Jumadil Akhir)