JAKARTA - Pemerintah hingga saat ini masih berupaya untuk menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo. Terdapat berbagai persoalan yang masih menjadi kendala. Salah satunya adalah pengusaha yang terdampak lumpur.
"Dalam peta terdampak. Kami akan lapor ada 30 pengusaha dengan luas tanah 475.500 meter persegi atau Rp542 miliar, aset bangunan luas 66.222 meter persegi koma sekian, total Rp701,8 miliar," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Selain itu, ganti rugi hingga saat ini juga menjadi fokus dari pemerintah. Terdapat beberapa kendala seperti 63 berkas yang belum divalidasi, dan 148 berkas belum yang belum melunasi kewajiban KPR-nya.
"Jadi total berkas 13.237 berkas, yang sudah terbayar termasuk memakai dana talangan sebesar Rp781 miliar, itu totalnya 12 .993 berkas, Rp3,822 triliun. Sehingga kekurangannya, kita dulu alokasikan Rp827 miliar, kurang Rp773,4 miliar jadi masih ada Rp54,3 miliar yang belum terbayar dengan jumlah berkas 244," ungkapnya.
Dari angka Rp54,3 miliar ini, lanjutnya, terdapat angka tambahan hingga mencapai Rp9,8 miliar. Artinya, angka yang harus dilunasi saat ini bertambah seiring adanya tambahan luas area terdampak lumpur.
"Tapi ada lagi ternyata warga yang dalam susulan Rp9,8 miliar. Jadi Rp54,3 miliar tambah Rp9,8 miliar," tutupnya.
(kmj)
(Rani Hardjanti)