TERNATE - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Utara (Malut) meminta pemerintah pusat merevisi jalur tol laut di Malut, terutama pelabuhan yang disinggahi kapal dalam tol laut itu.
"Kapal tol laut di Maluku Utara selama ini hanya menyinggahi pelabuhan besar, padahal seharusnya menyinggahi pula pelabuhan di pulau-pulau," kata Kepala Disperindag Malut Asrul Gaile di Ternate, Senin (8/5/2017).
Hal itu mengingat, lanjut dia, selama ini salah satu penyebab mahalnya harga kebutuhan pokok di pulau-pulau adalah besarnya biaya angkut dari pusat distribusi di Malut, seperti dari Ternate.
Kapal tol laut yang melayani Malut dalam pengangkutan barang, khususnya kebutuhan pokok, dari wilayah barat Indonesia hanya menyinggahi empat pelabuhan besar di Malut, yakni Pelabuhan Daruba di Kabupaten Pulau Morotai; Pelabuhan Tobelo, Halmahera Utara; Pelabuhan Ahmad Yani di Ternate; dan Pelabuhan Babang di Halmahera Selatan.
Menurut Asrul Gailea, biaya angkut barang dari Surabaya atau Makassar dengan kapal tol laut ke empat pelabuhan besar di Malut tersebut memang lebih murah. Akan tetapi, ketika barang itu didistribusikan ke pulau-pulau menggunakan kapal laut yang ongkos angkutnya cukup mahal, harga barang, khususnya kebutuhan pokok, setelah tiba di pulau-pulau pun menjadi lebih mahal.
Oleh karena itu, jika jalur tol laut di Malut tidak direvisi, pemerintah pusat sebaiknya menyediakan kapal khusus untuk mendistribusikan barang kebutuhan pokok dari empat pelabuhan tersebut ke pulau-pulau sehingga masyarakat setempat dapat menikmati harga yang lebih murah.
Pemerintah Provinsi Malut dan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki dana yang cukup untuk memberikan subsidi ke kapal laut yang akan mengangkut barang atau kebutuhan pokok ke pulau-pulau.