Ketua BPK: Kepala Desa Harus Buat Program yang Jelas

Hanya saja, menurut Moermahadi, banyaknya desa di Indonesia membuat keterbatasan BPK dalam melakukan pemeriksaan. Jumlah SDM yang dimiliki BPK tidak akan memungkinkan  jika memeriksa desa satu per satu. Dirinya berharap pemimpin desa mulai membuat laporan pertanggungjawaban secara online.

“Kalau kita harus periksa satu desa tenaganya enggak ada waktu enggak cukup, menurut saya harus bisa dilakukan bagaimana pertanggungjawaban seperti desa di Kalimantan Utara lewat online nanti dikompilasi di kabupaten,” tukasnya.

(kmj)

(Rani Hardjanti)