Sri Mulyani Tegaskan Rancangan APBN dan Kebijakan Harus Berdasarkan Pancasila

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pesan tentang makna Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia. 

Dirinya mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebatas dipahami dan diucapkan. Lebih dari itu, Sri Mulyani mengatakan hendaknya nilai-nilai dari tiap butir Pancasila menjadi pedoman bagi setiap tingkah laku masyarakat. 

"Yang perlu terus kita resapi apakah makna Pancasila dan sebagai orang Indonesia, telah merasuk ke dalam jiwa kita. Sudah merasuk dan menjadi satu dengan jiwa kita?" ujarnya usai mengadakan foto bersama dengan para Eselon I dan Staf Kementerian Keuangan, di Jakarta, Kamis (1/6/2017).

Sri Mulyani melanjutkan bahwa seseorang tidak bisa mengatakan ‘saya Pancasila’ tapi tindakannya jauh dari nilai-nilai Pancasila yang ada.

"Orang tidak bisa mengatakan ‘saya Pancasila’ tapi dia tidak percaya kepada ketuhanan yang maha esa, orang tidak bisa mengatakan ‘saya Pancasila’ tapi dia tidak mengerti tentang perikemanusiaan yang adil dan beradab," terangnya. 

Dalam sila ketiga, Sri Mulyani mengatakan, perikemanusiaan tidak mengatakan tentang keadilan untuk suku tertentu atau agama tertentu. Sehingga kemanusiaan yang adil dan beradab ini harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. 

"Perikemanusiaan tidak mengatakan manusianya harus Indonesia atau sukunya harus Jawa atau agamanya harus Islam tidak, ada itu, dia cuma bilang perikemanusiaan. Berarti seluruh manusia harus adil dan beradab," tambahnya. 

Begitu juga dalam membuat kebijakan publik, Sri Mulyani mengatakan para pemangku kebijakan publik hendaknya senantiasa berpedoman kepada Pancasila. Mengacu kepada sila ketiga Persatuan Indonesia, hendaknya dalam bertindak, berucap, dan bertingkah laku, serta memutuskan kebijakan publik, para aparatur negara  harus terus membuat sila Persatuan Indonesia itu makin kukuh.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Pancasila telah mengatur pengambilan kebijakan dan kesepakatan berdasarkan mufakat bagi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 

"Kalau untuk kami di Kementerian Keuangan itu makin mengena lagi, karena kita terus bertanya apakah yang kita desain mulai dari APBN, pajak, belanja negara itu bisa makin mendekatkan kita kepada ide keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya. 

(kmj)

(Rani Hardjanti)