Kebut Proyek Infrastruktur, Kementerian PUPR Bentuk Tim Khusus

Dengan adanya tim ini, diharapkan penyelesaian proyek tepat waktu, tepat kualitas, tepat biaya (minimalisasi timbulnya klaim), dan mengurangi potensi risiko. Diharapkan pula, hasil pekerjaan berfungsi dan bermanfaat secara berkelanjutan dan kapasitas manajemen pelaksana proyek meningkat serta meningkatnya kinerja sistem perencanaan dan pengawasan konstruksi (pemanfaatan konsultan dan tata kelola pengawasan teknis).

Taufik Widjoyono, Ketua Pelaksana TPE-PSN menambahkan, tim ini akan membantu dalam advokasi dan pemberdayaan Satuan Kerja (Satker) dan PPK dalam menghadapi masalah di lapangan, yang biasanya adalah manajerial dan proyek spesifik untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026, PSN bidang PUPR melingkupi bidang Sumber Daya Air (SDA) yang mencakup National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Jakarta dan pembangunan 65 bendungan untuk ketahanan pangan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di sektor konektivitas, PSN meliputi pembangunan 47 ruas jalan tol sepanjang 1.755,43 km dan pembangunan 41 ruas jalan nasional dan strategis nasional non-tol. Untuk air minum, sanitasi dan kawasan kumuh, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya memiliki program sistem pengolahan limbah DKI Jakarta, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di enam provinsi, dan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat (Kalbar), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.

Di bidang perumahan, PSN mencakup pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah baik berupa rumah tapak maupun susun, rumah swadaya maupun khusus. Turut hadir para pejabat tinggi madya selaku anggota tim pengawas yakni, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto , Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib , Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanudin, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna serta sejumlah Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian PUPR

(Rizkie Fauzian)