Menteri Basuki: Tambahan Dana Kajian Pemindahan Ibu Kota Urusan Bappenas

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak tambahan anggaran kajian awal untuk rencana pemindahan ibu kota sebesar Rp7 miliar. Anggaran tersebut dicoret dari tambahan anggaran di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

Namun, hal ini tidak lantas membuat kajian awal pemindahan dibatalkan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro pun mengatakan akan tetap melakukan kajian awal pemindahan ibu kota dari dana pribadi.

Senada, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tidak akan tidak menghentikan kajian pemindahan Ibu Kota. Menurutnya, Kementerian PUPR tidak mempermasalahkan tidak adanya tambahan dana tersebut.

"Itu (tambahan dana) punya Bappenas, saya enggak ngurusin. Itu kajian Bappenas," ungkapnya di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Dia menambahkan, Kementerian PUPR telah mempunyai kajian dari pemindahan ibu kota. Meski demikian, mereka belum bisa merilis kajian tersebut, jika kajian dari Bappenas belum rampung. "Saya tunggu Bappenas, baru saja ekspos (Kajian PUPR)," jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan Kementerian PUPR menyiapkan rencana pemindahan ibu kota berupa jenis tanah dan lahan tempat ibu kota dan kondisi tata kota yang tepat untuk pemindahan ibu kota. "Kajian di Bappenas, saya siapkan planning tapi belum scientific. Kita kaji semua. Nunggu hasil kajian," tukasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)