Jokowi Minta 2 Menteri Ini Kaji Porsi Kepemilikan Indonesia dalam Konsorsium Kereta Cepat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan rapat terbatas terkait kereta cepat, khususnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada rapat terbatas ini, porsi kepemilikan Indonesia dalam konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan dapat turun hingga 10% untuk memperkecil risiko bagi Indonesia.

"Presiden minta didetailkan kembali karena ini business to business, kan kemarin 60:40, 60 Indonesia risikonya. Ini dia minta apa harus, kenapa Indonesia enggak 10% untuk Indonesia, 90% China untuk memperkecil risiko," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

 Baca juga: Wusss... Kencangnya Kereta Cepat Jakarta-Surabaya hingga 160 Km/Jam

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan pun memperoleh tugas baru dari Jokowi. Porsi Indonesia dalam perusahaan konsorsium ini diharapkan dapat kembali dikaji oleh Luhut bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dalam 1 minggu.

"Kereta cepat itu kan hanya dari transit oriented development (TOD). Hitungan dari TOD itu dari mana dasarnya, apa. Itu yang belum terjawab. Misalnya untuk MRT dulu kalau ada apa-apa, kerugiannya nanti dari ERP (Electronic Road Pricing), kalau yang ini dari mana, dari TOD? bagaimana income-nya kok bisa segitu. Padahal menurut perhitungan baru untung tahun 15, 10 atau 15 baru hasilkan. Ini tahun ke-4 kok sudah menghasilkan, dari mana itu," ujarnya.

Masalah teknis juga diminta untuk dikaji kembali oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah masalah kegempaan, kondisi jembatan panjang, dan terowongan.

Beberapa hal ini pun masih dibahas oleh pemerintah. Diharapkan, hal-hal ini dapat segera diselesaikan oleh pemerintah.

"Itu tadi apakah Indonesia harus menjadi lead form-nya, 60:40, biar saja yang di sana yang 90% atau 80%, kita 10% atau 20%," tutupnya.

(Fakhri Rezy)