MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 yang telah disetujui dalam sidang paripurna pendapatan negara dalam APBN-P 2017 disepakati sebesar Rp1.736 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.133 miliar. Maka defisit anggaran dalam APBN-P 2017 sebesar Rp397,2 triliun atau 2,92% terhadap PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran di dalam APBN-P 2017 sebagai angka yang perlu diwaspadai. Pemerintah sadar bahwa defisit 2,92% terhadap PDB harus segera dikendalikan.
Baca juga: Cetak Hattrick! Sri Mulyani Bereskan Tiga RUU Jadi UU
Namun, kata dia, jika melihat dari rekam jejak (track record) penyerapan dan belanja dari seluruh kementerian dan lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (pemda) sampai dengan 2017 optimis atau serapan berkisar sekira 95%-97%.
"Maka defisit sebesar 2,92%, insya Allah bisa ditekan pada level 2,67% pada akhir tahun. Dengan demikian kita akan membukukan defisit yang lebih kecil dan oleh karena itu tambahan utang akan bisa ditekan," tuturnya, usai menghadiri sidang paripurna, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Baca juga: UU Akses Informasi Pajak Disetujui, Perang terhadap Penunggak Pajak Dimulai
Sri Mulyani melanjutkan, selain karena track record baik dari sisi belanja K/L maupun di daerah, penerimaan dari sisi perpajakan baik dari pajak dan bea cukai akan diminta terus dipacu sesuai target yang disepakati.
Selain itu, penekanan defisit anggaran juga bisa dilakukan di mana outlook pada sektor mineral minyak, gas, batu bara diharapkan terus tinggi, sehingga PNBP pun meningkat.
Baca juga: Sah! Disahkan Jadi UU, Keterbukaan Informasi Pajak Bisa Dimulai
"Kita berharap bahwa BUMN tetap jalankan fungsi dengan baik sehingga bisa berkontribusi terhadap dividen. Sehingga kami bisa meyakinkan bahwa defisit masih bisa dikurangkan atau dikendalikan pada level 2,67%. Itu suatu pembahasan berdasarkan sifatnya yang sudah pernah terjadi," tuturnya.
(Rizkie Fauzian)