Share

Sri Mulyani Laporkan Hasil Kinerja APBN 2017 ke DPR, Direspons Kritikan

Giri Hartomo, Okezone · Selasa 17 Juli 2018 12:50 WIB
https: img.okezone.com content 2018 07 17 320 1923412 sri-mulyani-laporkan-hasil-kinerja-apbn-2017-ke-dpr-direspons-kritikan-vAf0eihySL.jpeg Menteri Keuangan Sri Mulyani di Sidang Paripurna DPR (Foto:Giri Hartomo)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Rapat paripurna tersebut membahas mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

Rapat sendiri dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto. Agenda hari ini sendiri merupakan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok rancangan undang-undang tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

"Agenda hari ini mendengar tanggapan pemerintah atas pendapat para fraksi yang akan disampaikan langsung Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani," ujar Utut dalam acara rapat paripurna di ruang paripurna DPR-RI, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Utut menambahkan, pembahasan pada hari ini tidak langsung dijadikan Undang-Undang. Sebab, rancangan ini masih harus dibawa ke tingkat selanjutnya di Badan Anggaran (Banggar).

Menkeu Sri Mulyani: Kinerja APBN 2018 Alami Perbaikan

"Ini belum disetujui nanti akan dibawa ke Banggar, nanti biar fraksi berbicara di sana. Nanti baru setelah di Banggar dibawa lagi ke Paripurna Minggu depan," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung dengan cepat menyampaikan tanggapan-tanggapannya atas saran para fraksi dalam rapat sebelumnya. Sri Mulyani mengucapkan, terima kasih kepada seluruh fraksi di DPR atas saran dan pendapatnya tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

"Pemerintah sangat menghargai dan berterima kasih kepada seluruh fraksi di DPR-RI alas pandangan, pendapat, masukan, saran maupun apresiasi kepada Pemerintah yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 10 Juli 2018 yang lalu," kata Ani

"Pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI tersebut menjadi masukan yang penting dan konstruktif bagi Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," imbuhnya.

Menkeu Sri Mulyani: Kinerja APBN 2018 Alami Perbaikan

Setelah Sri Mulyani menyampaikan tanggapannya, salah seorang anggota DPR dari Fraksi Gerindra bernama Bambang Hario menyatakan, menolak laporan tersebut. Menurutnya, pelaksanan APBN 2017 tidak layak untuk dijadikan Undang-Undang.

"APBN yang disetujui tidak jelas untuk siapa. Karena kita tahu rakyat Indonesia mendapatkan beberapa hal harga bahan pokok sangat berat sekali. Infrastruktur belum yang domestik karena infrastruktur yang dibangun secara menyeluruh tidak efektif," jelasnya.

Bambang menyebut dalam laporan, pemerintah juga tidak melakukan evaluasi terhadap 16 paket kebijakan ekonomi. Apalagi, Presiden Joko Widodo menyebut jika paket kebijakan ekonomi itu bisa untuk mendorong ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi.

"Di sini tidak ada evaluasi dari 16 paket kebijakan yang 16 paket kebijakan yang bisa tumbuh signifikan," tuturnya.

 

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini