Sri Mulyani Laporkan Hasil Kinerja APBN 2017 ke DPR, Direspons Kritikan
Setelah Sri Mulyani menyampaikan tanggapannya, salah seorang anggota DPR dari Fraksi Gerindra bernama Bambang Hario menyatakan, menolak laporan tersebut. Menurutnya, pelaksanan APBN 2017 tidak layak untuk dijadikan Undang-Undang.
"APBN yang disetujui tidak jelas untuk siapa. Karena kita tahu rakyat Indonesia mendapatkan beberapa hal harga bahan pokok sangat berat sekali. Infrastruktur belum yang domestik karena infrastruktur yang dibangun secara menyeluruh tidak efektif," jelasnya.
Bambang menyebut dalam laporan, pemerintah juga tidak melakukan evaluasi terhadap 16 paket kebijakan ekonomi. Apalagi, Presiden Joko Widodo menyebut jika paket kebijakan ekonomi itu bisa untuk mendorong ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi.
"Di sini tidak ada evaluasi dari 16 paket kebijakan yang 16 paket kebijakan yang bisa tumbuh signifikan," tuturnya.
(Rani Hardjanti)
