Share

Tok, APBN 2017 Resmi Jadi Undang-Undang

Yohana Artha Uly, Okezone · Kamis 26 Juli 2018 15:10 WIB
https: img.okezone.com content 2018 07 26 20 1927684 tok-apbn-2017-resmi-jadi-undang-undang-HgdWe2WGbJ.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani di Sidang Paripurna DPR (Foto: Yohana)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Dalam Rapat tersebut dilakukan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2017.

Adapun rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Di mana terdapat 9 fraksi menyetujui dan 1 fraksi menolak. Dengan demikian DPR resmi menerima rancangan tersebut menjadi undang-undang.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyatakan, di tengah kondisi perekonomian global yang masih dalam tahap pemulihan, kinerja realisasi APBN 2017 masih mampu mencatat capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dalam realisasi defisit APBN terkendali, kemiskinan yang semakin menurun, hingga pertumbuhan ekonomi yang dinilai mampu mendorong perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Perbaikan pengelolaan keuangan negara juga membawa pengaruh positif terhadap membaiknya kondisi perekonomian nasional pada periode tersebut, yang ditunjukkan oleh berbagai indeks rasio maupun penilaian objektif yang dilakukan oleh lembaga rating internasional yang independen," ujarnya dalam sambutan di rapat paripurna, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, menurutnya beberapa indikator telah menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yakni lndeks Pembangunan Manusia mencapai 70,81 lebih tinggi dari 2016 sebesar 70.18. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,5%, lebih rendah dari 2016 sebesar 5,61%

Kemudian, persentase penduduk miskin mencapai 10,12% lebih rendah dibanding 2016 yang sebesar 10,70%. Rasio gini mencapai 0,391, lebih rendah dibandingkan 2016 sebesar 0,304.

"Keempat indikator tersebut, seluruhnya menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat tahun 2017 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," tukasnya.

Disisi lain, pertumbuhan ekonomi pada 2017 yang sebesar 5,07 juga merupakan pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir. Penilaian Bank Dunia dari peringkat 91 ke 72 dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) dinilai menunjukkan kepercayaan investor.

Sri Mulyani menyataka, dalam serangkaian rapat pembahasan rancangan undang-undang tersebut, pihak DPR telah memberikan masukan dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada tahun-tahun mendatang.

"Pemerintah berharap agar kerja sama yang telah terjalin baik selama ini dapat semakin ditingkatkan, sehingga pengelolaan APBN di masa mendatang akan lebih baik dan menghasilkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.

 

(feb)

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini