Dana Haji Diusulkan Dapat Biayai Proyek, Sri Mulyani Tawari SUN Syariah

JAKARTA - Pemerintah kembali mendorong supaya dana haji yang jumlahnya mencapai puluhan triliun bisa diivestasikan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Presiden Joko Widodo pun mengusulkan ke Dewan Pengawas dan anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar dana haji diinvestasikan ke pembiayaan infrastruktur.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pengelolaan dana haji harus tetap sesuai amanat, di mana dana umat yang dikelola dilakukan secara profesional oleh lembaga pengelola dana haji.

Baca juga: Dana Haji untuk Jalan Tol hingga Pelabuhan, Jokowi: Enggak Ada Ruginya!

Lembaga pengelola itu bertanggung jawab agar uang dari umat tersebut tidak berkurang sehingga mereka tetap bisa melakukan ibadah haji sesuai dengan rencananya.

Baca juga: Tiru Malaysia, Dana Haji Diusulkan Dapat Biayai Proyek Infrastruktur

"Bagaimana dana itu dikelola? Itu tergantung dan terserah lembaga tersebut, salah satu tempat untuk menempatkan secara aman biasanya mereka membeli SUN. Dan dalam SUN ada yang berbentuk syariah, dalam hal ini kalau umat Islam menghendaki syariah kita juga menerbitkan SUN Syariah," tuturnya, usai menghadiri sidang paripurna, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Baca juga: Kelola Dana Haji, Jokowi Minta Investasi pada Sektor Menguntungkan

Untuk hal ini, Sri Mulyani mengingatkan supaya pengelolaan dana amat wajib dikelola secara amanat, profesional, dan akuntabel juga mengikuti aturan. Dengan hal ini, ibadah haji yang dilakukan sekira 7 tahun bisa dijalankan dengan baik.

"Selain itu dana umat juga dikelola yang baik dan harus bebas dari korupsi," tuturnya.

Sebagai informasi, pengelolaan dana haji yang optimal diyakini akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada jamaah. Hingga akhir 2016, setoran awal biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) dari masyarakat beserta nilai manfaat telah terkumpul Rp90,6 triliun. Jumlah ini dari tahun ke tahun terus meningkat tajam.

(Rizkie Fauzian)