TREN BISNIS: Perintah Jokowi soal Pengelolaan Hutan hingga Tuduhan Kekayaan Ilegal Vladimir Putin

Pengelolaan Hutan Berorientasi Proyek, Jokowi: Sudah Hentikan, Hentikan!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan hutan di Indonesia pun perlu dikaji secara lebih lanjut agar tak berorientasi pada proyek.

"Jangan lagi ada program-program atau rencana-rencana yang orientasinya proyek, sudah, hentikan itu, hentikan. Arahnya fokus konsentrasi daerahnya dilokalisasi, tapi bisa menjadikan contoh, nanti yang lain-lain tinggal ditiru-tiru," kata Jokowi di kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Menurut Jokowi, sudah terlalu lama pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan orientasi proyek. Hanya saja, Jokowi enggan merinci proyek yang dimaksud agar tak timbul kegaduhan.

"Dibutuhkan jiwa-jiwa mulia para rimbawan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkret, persoalan-persoalan riil yang ada di lapangan, dengan sebuah etos kerja yang baik. Sehingga mana yang dilindungi, mana yang diproteksi itu jelas, mana yang dipakai untuk konsesi, mana yang dipakai untuk hutan sosial, betul-betul jelas," ujarnya.

Pengelolaan hutan di Indonesia dinilai masih belum memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk miskin pada berbagai lingkungan kehutanan, salah satunya adalah pada hutan jati.

"Coba lihat saya blakblakan, hutan jati kita, Perhutani kita, memberi manfaat pada lingkungan? Itu yang harus dikoreksi besar-besaran. Hutan jati itu berikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lingkungan itu. Saya sudah enggak usah ngomong, saudara-saudara itu tahu apa yang harus dilakukan semua," kata Jokowi di hadapan beberapa penerima penghargaan pada bidang lingkungan.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar pelestarian hutan tetap diperhatikan. Taman nasional pun juga perlu dilindungi oleh pemerintah dan berbagai pihak.

"Jangan hanya namanya Taman Nasional tapi digerogoti sedikit-sedikit, gerogoti, tau-tau sudah ratusan, ribuan hektare kita biarkan. Jangan ini terus-terusan seperti itu," ujarnya.

Evaluasi pada bidang perizinan juga perlu dilakukan. Jokowi tak ingin izin pengelolaan hutan diberikan begitu saja kepada berbagai pihak.

Lahan gambut juga turut menjadi perhatian dari Jokowi. Diharapkan, moratorium gambut hingga penggunaan lahan gambut di lapangan dapat benar-benar diawasi oleh pihak terkait.

"Jangan asal orang datang diberi orang datang diberi, orang datang diberi, udah, itu stop. Saya ingatkan ini stop, ini kawan-kawan saya semua, rekan-rekan semua, tapi kalau enggak stop, hati-hati," jelasnya.

Saat ini, pemerintah memang telah memiliki Badan Restorasi Gambut yang pekerjaannya dinilai telah membuahkan hasil. Lembaga pemerintah lainnya pun diharapkan dapat benar-benar menjaga dan memanfaatkan hutan secara optimal yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Tapi saya ingin konkret hasil yang besar dan menjaga hutan-hutan primer kita. Jangan sampai hutan itu tidak memberikan apa-apa terhadap rakyat," ungkapnya.

Upaya kreatif dari pemerintah dan berbagai pihak juga dituntut pada sektor kehutanan. Perbaikan pengelolaan kehutanan ini diperlukan agar tak lagi ada pihak yang dirugikan pada kesalahan pengelolaan hutan di Indonesia.

"Kita sekali lagi, butuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan kita butuh juga ketahanan pangan yang bisa kita kembangkan melalui agroforestry, melalui silvopasture. Saya enggak usah terangkan apa agroforestry, silvopasture apa, saudara-saudara sudah tahu semuanya. Tapi tidak pernah dilakukan ini secara serius. Mulai hari ini saya minta ini betul-betul dikerjakan secara serius," pungkasnya.