Soal RUU Persaingan Usaha, Pengusaha: KPPU Juga Harus Diawasi

Sebagai opsi kedua, KPPU dibentuk menjadi lembaga yang bersifat administratif. Di mana peradilan untuk perkara melalui mekanisme yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ini untuk menghindari adanya kepentingan," pungkas Sutrisno.

Selain kewenangan, Apindo juga menilai perlu adanya kode etik dan dewan pengawas KPPU yang merupakan lembaga terpisah dan bukan bersifat ad hoc. Hal ini dibutuhkan untuk mengawasi agar jajaran KPPU tidak terjadi abuse of power atau kewenangan yang begitu besar oleh KPPU.

Sutrisno pun juga mengkritisi salah satu klausul pembahasan RUU lantaran terdapat beberapa pasal yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini akan ditentukan oleh KPPU. Menurut Sutrisno, peraturan seharusnya tak diatur sendiri oleh KPPU karena akan memberikan kewenangan berlebih hak monopoli tafsir atas UU kepada KPPU.

"Kalau disetujui, mereka sudah terlalu berlebihan," pungkas Sutrisno.

(Dani Jumadil Akhir)