Kompleksnya Kemiskinan dan Ketimpangan RI di Mata Menko Darmin

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, masalah ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia sangat kompleks. Bahkan masalah ini menurutnya sudah ada sejak tahun 1970-an lalu.

Sehingga saat ini pemerintah sangat berusaha keras untuk mengentaskan ketimpangan dan kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu sudah berhasil dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2017 sudah baik dengan capaian 5,01%. Angka pertumbuhan ini juga sudah menjadi tiga besar di antara negara G-20 dan Indonesia hanya kalah dari China dan India. Namun, pertumbuhan ekonomi ini dinilai tak cukup mampu mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Indonesia.

Sehingga ia pun menyoroti apa yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia penurunannya melambat dan tingkat ketimpangan yang tidak ada perubahan. Hal inilah yang harus diwaspadai agar tidak terus berlanjut.

"Ada yang cukup menarik adalah harga pangan di Indonesia sebetulnya meningkat dengan cukup cepat beberapa tahun terakhir. Dalam 7 tahun,8 tahun terakhir dia konsisten meningkatkan harga pangan. Walaupun baru 2tahun terakhir (masa Pemerintahan Jokowi) ini, kita mulai bisa memperlambat pertumbuhannya (kenaikan harga pangan)," ungkap Darmin di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Baca Juga:

Demi Entaskan Kemiskinan, JK Cerita soal Pencairan Subsidi Rp400 Triliun di 2014

Wapres JK: Kebijakan Fiskal Bisa Jadi Solusi Kurangi Jurang Antara si Miskin dan si Kaya

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa perlambatan harga pangan juga diikuti oleh penurunan nilai tukar petani yang pada Juli 2017 turun 0,83% dibandingkan akhir tahun 2016. Artinya perbaikan harga pangan keliatannya tidak menguntungkan bagi penghasil pangan itu sendiri.

"Karena mereka tidak menyetok, tidak menyimpan produknya. Begitu panen jual, itu barangkali satu faktor yang kita di pemerintahan suatu isu yang tidak konfergensi. Kita perlu cari solusi mengenai hal itu. Yang perlu dicatat mengenai perlambatan penurunan kemiskinan dan tingkat ketimpangan, fakta bahwa kita punya beberapa bantuan sosial," jelasnya.

Menurutnya, saat ini Pemerintah sedang mencoba memperbaiki penyaluran bantuan sosial melalui beras sejahtera (rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Memang saat ini belum menyeluruh tapi sudah mulai dilakukan Pemerintah dengan berusaha mempertajam sasarannya. Selain itu, saat ini juga sudah diubah pemberian subsidi bantuan sosial dari beras menjadi nontunai.

"Kelihatannya faktor bantuan sosial yang sangat krusial untuk perbaiki penurunan kemiskinan maupun ketimpangan, kita sudah harus membuat lebih konfergens semua bantuan sosial kita, kepada orang-orang yang berhak. Kalau kita tidak berhasil melakukan itu, tingkat penurunan kemiskinan dan ketimpangan dalam situasi yang terjadi itu makin lama makin sulit. Bahkan ada yang katakan, menembus angka 10% tingkat kemiskinan ke bawah itu kita pasti akan lebih sulit dibanding sebelum-sebelumnya karena kita sudah masuk core kemiskinan itu sendiri," tukasnya.

(Dani Jumadil Akhir)