Selain itu, agar kebijakan pemerintah juga memerhatikan konteks hubungan antarinstitusi, relasi antara pemerintah pusat dan daerah antarwilayah, dan lintas kementerian lembaga, mitra pembangunan, swasta, dan pihak terkait lainnya.
Para peserta, kata Bambang, juga banyak mengajukan usulan dan inovasi yang beragam. Beberapa yang perlu mendapat perhatian di antaranya adalah kebijakan satu data; reformasi birokrasi yang menyeluruh; perluasan kesempatan kerja yang inklusif; inovasi yang menghubungkan sektor keuangan masyarakat; akses keuangan bagi nelayan; pendidikan keuangan; dukungan terhadap wirausahawan; perluasan akses keuangan; dukungan atas wirausaha sosial; pembangunan Indonesia bagian timur; reformasi agraria untuk sektor-sektor produktif; mengurangi hambatan dalam perdagangan komoditas pangan; pemberdayaan petani muda; dan perbaikan instrumen perpajakan.
Baca Juga: Simak! Faktor Penyebab Ketimpangan RI dan Langkah Memberantasnya
Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari IDF 2017, tambah Bambang, akan disusun policy paper, mengenai strategi untuk menurunkan ketimpangan di Indonesia. Policy paper tersebut nantinya akan dibawa dalam rapat terbatas dengan mengajak pemerintah daerah untuk memberikan komitmen bersama.
"Komitmen tersebut selanjutnya diselaraskan dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan. Hal tersebut menunjukkan IDF merupakan salah satu platform komunikasi yang akan dilakukan setiap tahunnya dalam memperkuat sistem perencanaan pembangunan,” pungkas Bambang.
(Dani Jumadil Akhir)