Indef: RAPBN 2018 Lebih Hati-Hati dan Kredibel

JAKARTA - Pemerintah telah menyerahkan daftar asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Adapun pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4%, inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga di tingkat 3,5%, dan nilai tukar Rupiah diperkirakan berkisar Rp13.500 per USD. Sedangkan rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pada 2018 diperkirakan sekira 5,3% serta asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD48 per barel.

Ekonom Indef Berly Martawardaya mengatakan, asumsi yang dipatok oleh pemerintah ini lebih berhati-hati karena menjelang Pemilihan Umum 2019.

Baca Juga:

Fokus Pemerataan Ekonomi, Jokowi: Ini Janji Kemerdekaan yang Harus Diwujudkan

Jokowi Anggarkan Rp440 Triliun untuk Dana Pendidikan, Apa Saja Sasarannya?

"RAPBN 2018 lebih berhati-hati dan kredibel karena ini RAPBN terakhir sebelum pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019," ungkapnya di Kantor Indef, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Menurutnya, pertumbuhan alokasi belanja di RAPBN 2018 lebih kecil dibandingkan outlook 2017. Selain itu, defisit di outlook 2017 sebesar 2,67% pada 2018 dipatok sebesar 2,19% serta utang alokasi pembayaran utang juga lebih kecil dari 2017 sebesar Rp362,9 triliun menjadi Rp325,9 triliun di RAPBN 2018.

"Kami lihat ada upaya beres-beres sehingga di RAPBN 2018, utang besar akan coba ditekan sehingga neracanya bersih menuju Pileg 2019," jelasnya.

Baca Juga:

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.443 Triliun pada 2018, Terbesar untuk Kementerian dan Lembaga Rp814,1 Triliun

PIDATO PRESIDEN: Kita Harus Ingat! Bangun Indonesia Adalah Membangun Manusia

Berly menjelaskan 3 tahun terakhir ini, kritik ekonomi selalu muncul dengan mengatakan ekonomi terlalu ambisius, sehingga dalam 3 tahun terakhir target pajak tidak tercapai. Sehingga sekarang dibuat lebih hati-hati agar bisa dicapai dan tidak mengganggu pemilihan umum.

"Tiga tahun terakhir target pajak tidak tercapai, tahun lalu target pajak malah dipotong oleh Bu Menkeu, ini mengganggu perjalanan kepala daerah yang sudah dipilih secara sah," tukasnya.

Baca Juga: PIDATO PRESIDEN: Terungkap, Ini Alasan Jokowi Gencar Bangun Infrastruktur di Perbatasan

(Dani Jumadil Akhir)