nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ditolak 1 Fraksi, DPR Tetap Sahkan Pertanggungjawaban APBN 2018 Jadi Undang-Undang

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 20 Agustus 2019 12:41 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 20 20 2094231 ditolak-1-fraksi-dpr-tetap-sahkan-pertanggungjawaban-apbn-2018-jadi-undang-undang-yQdlmzi2Xc.jpg Sri Mulyani di Paripurna DPR RI (Foto; Taufik Fajar/Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Rapat paripurna tersebut membahas mengenai pertanggungjawaban dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun Anggaran 2018.

Rapat sendiri dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran pejabat di Kementerian Keuangan.

 Baca juga: DPR Gelar Rapat Paripurna soal Pertanggungjawaban APBN 2018

Rapat paripurna dimulai dengan mendengarkan pendapat dari 10 fraksi. Dari 10 fraksi yang memberikan pendapat hanya 1 fraksi yang menyatakan menolak pertanggungjawaban APBN 2018.

Sementara sisanya menyatakan, menerima laporan pertanggungjawaban APBN 2018. Artinya, laporan pertanggung jawaban bisa dilanjutkan untuk dijadikan undang-undang.

 Baca juga: Bahas APBN 2018, Banggar Soroti Pertumbuhan Ekonomi Hanya 5,17% hingga Elpiji 3 Kg

"Pembahasan pelaksanaan APBN 2018 silakan dilanjutkan untuk menjadi Undang-Undang," ujar Fadli menutup rapat paripurna, di ruang paripurna DPR-RI, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Sebelumnya, setelah melalui serangkaian pembahasan hingga persetujuan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU), tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) 2018 sekarang disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan akan dilakukan dalam rapat Paripurna tahun sidang 2019.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini