JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait pelaksanaan anggaran pemerintah pusat di tahun 2018.
Rapat kali ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto. Adapun rapat diagendakan membahas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaraan 2018. Membahas atau merumuskan kesimpulan rapat kerja pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaraan 2018
 Baca Juga: Sri Mulyani Laporkan Kinerja APBN 2018 dan Kondisi Perekonomian Indonesia ke DPR
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah itu dihadiri sebanyak 8 anggota DPR dari 6 fraksi. Rapat sendiri dimulai pukul 10.45 WIB dari agenda awal 09.00 WIB.
"Apabila sesuai tata tertib, rapat ini tidak memenuhi kuorum. Tapi kita akan meminta kepada anggota fraksi yang hadir disini untuk melanjutkan ralat," kata dia membuka rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Said Abdullah mengatakan bahwa pihaknya menyadari pertumubuhan ekonomi yang seharusnya 5,4%, namun masih di angka 5,17%. Hal ini yang masih menjadi catatan bersama dalam perumusan RAPBN 2020 nanti.
"Oleh karena itu kita harus berhati-hati betul," tutur dia.
 Baca Juga: Lapor Kinerja APBN ke DPR, Sri Mulyani: 2018 Bukan Tahun yang Mudah bagi Kita
Dia menambahkan pihaknya ingin pemerintah memperluas pemberian PKH dengan target yang optimal. Karena pemakaian tabung gas elpiji 3 kg tidak efektif. Pasalnya banyak masyarakat kelas menengah yang menggunakan tabung gas tersebut.
"Dan menurut koordinator panja rasio utang kita terus beranjak naik," ungkap dia.
(dni)
