Sri Mulyani Laporkan Kinerja APBN 2018 dan Kondisi Perekonomian Indonesia ke DPR

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 04 Juli 2019 14:03 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 04 20 2074580 sri-mulyani-laporkan-kinerja-apbn-2018-dan-kondisi-perekonomian-indonesia-ke-dpr-NQsjb5nMFz.jpg Sri Mulyani di Paripurna DPR RI (Foto; Taufik Fajar/Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian RUU tentang Penanggungjawaban atas Pelaksanaan RAPBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018 oleh Pemerintah.

Dalam pidatonya, Sri Mulyani mengatakan bahwa RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan konstitusi, UUD Tahun 1945, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

 Baca juga: Belanja Subsidi Membengkak hingga Rp216,8 Triliun Selama 2018, Ini Rinciannya

"Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, pada hari ini kami menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018, kepada DPR-RI, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (atau LKPP) Tahun 2018 yang telah diperiksa oleh BPK," ujar di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/7/2019).

 Sri Mulyani

Dia menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2018, yang merupakan Opini WTP ketiga kalinya secara berturut-turut yang diberikan BPK kepada Pemerintah, sebagai penilaian atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam tiga tahun terakhir ini.

"Opini WTP atas LKPP Tahun 2018 memberikan keyakinan bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan akan memberikan hasil berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tutur dia.

 Baca juga: Penerimaan Negara Tembus 102,5% Setara Rp1.942 Triliun

Selain itu, lanjut dia, capaian tersebut juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen Pemerintah untuk senantiasa melakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

"Perekonomian Indonesia yang kami laporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2018, menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik. Perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 5,07%," kata dia.

Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi selama 4 tahun terakhir. Eskalasi ketegangan perang dagang dan kondisi persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dengan China, serta perubahan kebijakan moneter yang terjadi di Amerika Serikat, merupakan isu yang mengemuka sepanjang tahun 2018.

 Baca juga: Harapan Sri Mulyani soal Belanja Negara

"Kondisi ini memiliki dampak terutama bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Namun demikian, respons kebijakan dan koordinasi yang solid antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan mampu meminimalisasi dampak risiko global tersebut, sehingga stabilitas ekonomi di dalam negeri dapat terjaga dengan baik," ungkap dia.

Dia menambahkan, dengan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2018, angka Produk Domestik Bruto tahun 2018 mencapai Rp14.837,4 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp13.587,2 triliun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 turut ditopang oleh kondisi ekonomi makro yang kondusif. Indikasi tersebut tercermin dengan tingkat inflasi tahun 2018 yang terjaga sebesar 3,13%, atau di bawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam APBN TA 2018, yaitu 3,50%.

"Rendahnya tingkat inflasi tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam menjaga harga energi domestik. terutama harga bahan bakar dan tarif listrik yang berdampak pada terjaganya daya beli masyarakat," tutur dia.

Selama tahun 2018, Pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. khususnya di saat sektor keuangan tengah mengalami tekanan. Untuk menghadapi kondisi tersebut. Pemerintah menjalin sinergi yang kuat dengan institusi moneter. Hasil sinergi tersebut telah mampu meredakan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah yang sempat terdepresiasi hingga posisi Rp15.200/USD. hingga akhirnya stabilitas nilai tukar Rupiah dapat dijaga pada kisaran Rp14.247/USD atau terdepresiasi sekitar 6.9 persen jika dibandingkan dengan posisi rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2017 sebesar Rp13.384/USD.

 Baca juga: Penerimaan Negara Tembus Rp1.936 Triliun, Defisit Hanya 1,86%

Tingkat depresiasi tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan mata uang Iainnya di negara-negara berkembang seperti Turki, Argentina, dan Brazil. Realisasi rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 Bulan pada tahun 2018, adalah sebesar 5,0%, atau lebih baik dari target APBN, sebesar 5,2%. Lelang SPN 3 Bulan sepanjang tahun 2018 masih mendapatkan minat yang besar dari investor, walaupun maraknya aksi jual oleh investor asing.

"Maraknya aksi tersebut terutama disebabkan adanya indikasi kenaikan suku bunga acuan The Fed, seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, serta didorong solidnya pasar tenaga kerja dan kenaikan inflasi Amerika Serikat yang Iebih cepat sehingga memicu peningkatan aksi penarikan dana oleh investor asing dari Indonesia," kata dia

 Baca juga: Penerimaan Negara Tembus Rp1.312 Triliun di September 2018

Selanjutnya, dirinya mengatkan, mengenai lifting migas selama tahun 2018, dapat kami jelaskan bahwa rata-rata realisasi lifting minyak bumi selama tahun 2018 mencapai 778 ribu barel per hari atau 97,2% dari target APBN. Sementara, rata-rata realisasi lifting gas bumi tahun 2018 mencapai 1.145 ribu barel setara minyak per hari atau 95,4% dari target APBN.

"Capaian lifting migas tahun 2018 tersebut Iebih rendah dari target, terutama disebabkan kondisi penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada," pungkas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini