Sri Mulyani Laporkan Kinerja APBN 2018 dan Kondisi Perekonomian Indonesia ke DPR
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian RUU tentang Penanggungjawaban atas Pelaksanaan RAPBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018 oleh Pemerintah.
Dalam pidatonya, Sri Mulyani mengatakan bahwa RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan konstitusi, UUD Tahun 1945, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.
Baca juga: Belanja Subsidi Membengkak hingga Rp216,8 Triliun Selama 2018, Ini Rinciannya
"Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, pada hari ini kami menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018, kepada DPR-RI, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (atau LKPP) Tahun 2018 yang telah diperiksa oleh BPK," ujar di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Dia menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2018, yang merupakan Opini WTP ketiga kalinya secara berturut-turut yang diberikan BPK kepada Pemerintah, sebagai penilaian atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam tiga tahun terakhir ini.
"Opini WTP atas LKPP Tahun 2018 memberikan keyakinan bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan akan memberikan hasil berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tutur dia.
Baca juga: Penerimaan Negara Tembus 102,5% Setara Rp1.942 Triliun
Selain itu, lanjut dia, capaian tersebut juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen Pemerintah untuk senantiasa melakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
"Perekonomian Indonesia yang kami laporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2018, menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik. Perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 5,07%," kata dia.
Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi selama 4 tahun terakhir. Eskalasi ketegangan perang dagang dan kondisi persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dengan China, serta perubahan kebijakan moneter yang terjadi di Amerika Serikat, merupakan isu yang mengemuka sepanjang tahun 2018.
Baca juga: Harapan Sri Mulyani soal Belanja Negara
"Kondisi ini memiliki dampak terutama bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Namun demikian, respons kebijakan dan koordinasi yang solid antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan mampu meminimalisasi dampak risiko global tersebut, sehingga stabilitas ekonomi di dalam negeri dapat terjaga dengan baik," ungkap dia.
Dia menambahkan, dengan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2018, angka Produk Domestik Bruto tahun 2018 mencapai Rp14.837,4 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp13.587,2 triliun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 turut ditopang oleh kondisi ekonomi makro yang kondusif. Indikasi tersebut tercermin dengan tingkat inflasi tahun 2018 yang terjaga sebesar 3,13%, atau di bawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam APBN TA 2018, yaitu 3,50%.
"Rendahnya tingkat inflasi tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam menjaga harga energi domestik. terutama harga bahan bakar dan tarif listrik yang berdampak pada terjaganya daya beli masyarakat," tutur dia.
