Mantap! Presiden Jokowi Bagikan 7.500 Sertifikat Tanah Wilayah Jabodetabek

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) membagi sertifikat tanah untuk wilayah DKI Jakarta, pagi ini. Sertifikat secara simbolis diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan sertifikasi seluruh tanah di Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada lagi konflik soal tanah yang kerap terjadi selama ini.

"Satu saat sertifikat tanah seluruh Indonesia harus ada supaya tidak ada sejengkal tanah tidak besertifikat. Tahun ini ditargetkan 5 juta tanah seluruh Indonesia. Untuk DKI Jakarta tahun depan seluruh tanah di Jakarta besertifikat,"  ujarnya, di Lapangan Park & Ride, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (20/8/2017).

Untuk hari ini, sambung Sofyan, sertifikat yang akan dibagikan sebanyak 7.500 tanah di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Baca Juga:

Kabar Baik, Menkeu Bakal Tambah Dana Sertifikasi Lahan Rp1,1 Triliun di APBNP 2017

Menko Darmin: Sudah 72 Tahun Indonesia Terlambat Benahi Persoalan Tanah

"Hadir sebanyak 7.200 peserta dari 7.500 penerima sertifikat. Mereka mewakili 13 kota dan Kabupaten di Jakarta dan sekitarnya," jelasnya.

Adapun 7.500 sertifikat tersebut diberikan kepada Jakarta Pusat 186 Jakarta Barat 186, Jakarta Timur 200, Jakarta Selatan 200, Jakarta Utara 250. Kemudian Kota Bogor 350, Kabupaten Bogor  1.250, Depok 500, Kota Bekasi 800, Kabupaten Bekasi 1.100, Kabupaten Tangerang 100, Kota Tangerang 950 dan Kota Tangerang Selatan 850.

Baca Juga:

Terungkap! Sengketa Tanah Akibat Pemilik Lalai Urus Lahannya

Wamenkeu: 71 Tahun Merdeka Sertifikasi Tanah Belum Diberikan Perhatian Khusus

Berdasarkan data ATR, yang besertifikat utamanya tanah masyarakat baru 46 juta. Sementara aset masyarakat diproyeksikan sebanyak 126 juta. Menurut dia, dari data tanah yang tersertifikasi tersebut menunjukkan bahwa orang yang punya aset merupakan orang-orang yang sudah mengakses sektor perbankan. Sedangkan masyarakat yang belum tersertifikasi tanahnya, mereka dipastikan belum tersentuh industri jasa keuangan.

"Inilah yang dilihat sertifikasi tanah untuk meningkatkan juga financial inklusi. Di mana selama ini masih rendah. Oleh karena itu, tahun ini pemerintah sertifikasi 5 juta tanah, dan nanti 2018 menjadi 7 juta," ujarnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)