Investor Butuh Kepastian Lahan, Bank Tanah Siapkan 35 Ribu Hektare
JAKARTA - Pemerintah memperkuat tata kelola pertanahan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan nasional. Langkah ini juga dinilai penting untuk mendukung reforma agraria dan kepastian hukum lahan guna mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, melindungi hak masyarakat, serta meminimalkan konflik agraria.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Kurnia Ramadhana menjelaskan bahwa isu agraria memiliki keterkaitan erat dengan berbagai agenda strategis pemerintahan Prabowo-Gibran yang tercantum dalam Asta Cita.
“Jika melihat keseluruhan misi Asta Cita Presiden, isu agraria sebenarnya sangat relevan dan menjadi fondasi bagi banyak agenda pembangunan, mulai dari keadilan sosial, ketahanan pangan dan energi, hingga peningkatan investasi serta penciptaan lapangan kerja,” ujar Kurnia, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Pengelolaan Tanah Transparan
Menurut dia, pengelolaan tanah yang adil dan transparan dapat memberikan sejumlah dampak positif. Di antaranya mengurangi konsentrasi penguasaan tanah yang berlebihan, melindungi hak masyarakat, serta meminimalkan potensi konflik agraria.
Selain itu, kepastian pengelolaan lahan juga berperan penting dalam mendukung pembangunan kawasan industri, kawasan ekonomi baru, serta menarik minat investor.
“Bagi investor, salah satu hal pertama yang dilihat adalah kepastian hukum atas lahan. Karena itu, tata kelola pertanahan yang baik menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
