Jusuf Kalla Marah Usai Tanah 16,4 Hektare Diserobot GMTD, Nusron Wahid Buka Suara
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyoroti kasus perebutan tanah 16,4 hektare (ha) di Makassar yang melibatkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).
Nusron menjelaskan tanah tersebut sebetulnya telah mengantongi Sertifikat hak Guna Bangunan atas nama PT Hadji Kalla, perusahaan milik Jusuf Kalla. Namun demikian, ada konflik lain antara PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), bagian dari Lippo Group dengan pihak penggugat atas nama Mulyono di PN Makassar.
Perintah pengadilan, dari konflik GMTD dan Mulyono melakukan eksekusi di atas lahan yang dimiliki oleh JK. Namun Nusron menyebut proses eksekusi itu belum melalui mekanisme yang benar. Sebab diperlukan proses konstatering, yaitu metode pencocokan objek yang akan dieksekusi agar sesuai dengan putusan pengadilan.
"Itu ada karena ada eksekusi pengadilan konflik antara GMTD dengan orang lain (Mulyono). Tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusi itu belum melalui proses konstatering," kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Dia mengatakan, pihaknya telah berkirim surat kepada Pengadilan Negeri Kota Makassar untuk mempertanyakan proses eksekusi yang belum menempuh prosedur yang benar. Mengingat lahan tersebut masih terdapat dua masalah yang belum selesai, termasuk HGB yang dikantongi Jusuf Kalla.
"Kami sudah kirim surat kepada pengadilan di Kota Makassar bahwa intinya mempertanyakan proses eksekusi tersebut karena belum ada konstataring, mengingat di atas tanah tersebut itu masih ada dua masalah," sambungnya.
