Dapat Anggaran Rp106,9 Triliun, Menteri PUPR: Bukan Bangga Ini Amanah

JAKARTA - Dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 pemerintah berencana mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar Rp409 triliun dari total belanja negara Rp2.204,4 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu yang fokus terhadap infrastruktur mendapatkan.alokasi anggaran terbesar yakni Rp106,9 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono mengaku dirinya tidak merasa bangga dengan alokasi anggaran besar yang didapatkan oleh pihaknya. Justru menurutnya itu merupakan suatu beban dan amanah yang harus dijalankan dengan baik untuk belanja.

Baca juga: Dapat Penghargaan Pembangunan Infrastruktur, Menteri Basuki 'Bayar' dengan Main Drum

"Kami mendapatkan alokasi anggaran yang begitu besar. Bukan bangga menjadi Kementerian dengan anggaran terbesar tapi itu amanah yang harus di tanggung jawabkan dengan baik," ujarnya saat ditemui di Kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (21/8/2018).

Untuk menjalankan amanahnya tersebut, Basuki bersama jajaran di Kementerian PUPR akan terus mengalokasikan anggaran dengan menggenjot pembangunan. Khususnya infrastruktur yang masih banyak daerah-daerah belum memilikinya.

Baca juga: Datang ke Acara Real Estate, Menteri Basuki 'Ditodong' Duet dengan Ikang Fauzi

"Kita tetap akan fokus kepada pembangunan infrastruktur dan akan menjadi prioritas," jelasnya

Sebelumnya, Staf Ahli Kementerian PUPR bidang keterpaduan pembangunan Adang Ahmad mengatakan anggaran belanja yang didapat oleh pihaknya sebagian besar masih akan digunakan untuk infrastruktur. Adapun infrastruktur tersebut yakni ,pembangunan jalan dan jembatan, bendungan, perumahan dan permukiman, jalur kereta, bandara, serta informasi dan telekomunikasi.

Baca juga: Siapkan Rp84,61 Miliar, Kementerian PUPR Bangun Irigasi hingga Rumah Susun di Sulawesi Barat

"Sementara itu untuk Kementerian PUPR dengan anggaran sebesar Rp106,9 triliun akan dialokasikan pada empat sektor prioritas," ujarnya.

Empat sektor prioritas tersebut adalah peningkatan konektivitas sebesar Rp41,3 triliun, ketahanan pangan dan air sebesar Rp37,3 triliun. Kemudian untuk sektor permukiman sebesar Rp15,9 triliun dan perumahan sebesar Rp9,6 triliun.

(Rizkie Fauzian)