Waduh! Tak Ada Integrasi Antar-Instansi, Penunggak Pajak Mobil Mewah Sulit Dimonitor

"Saya kira ini merata di seluruh Indonesia. Administrasi mobil ini atau kendaraan ini kan beberapa institusi kan. Satu kalau impor kan berarti (Direktorat Jenderal) Bea Cukai. Lalu nanti administrasinya ada polisi, ada Dinas Pendapatan Daerah kan," paparnya lebih rinci.

Baca juga: Jangan Hanya Andalkan Keterbukaan Informasi, Kejar Pajak dengan Maksimalkan PPN

Antar instansi tersebut, dinilainya belum terintegrasi dan terkoorndinasi dengan baik. Alhasil menyebabkan lolosnya pemilik kendaraan mewah dari jeratan pajak yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah.

"Nah itu sendiri bisa beda-beda kan (antar instansi). Kalau mobil itu masuknya ilegal pasti Pemda enggak tahu kan. Kalaupun legal tapi ternyata dia dilindungi, Pemdanya mungkin belum tahu juga. Pemdanya tahu, melakukan enforcement, kalau (pemilik kendaraan) dilindungi enggak ngerti juga gitu ya. Nah, itu menurut saya karena tidak ada integrasi administrasi," ujarnya.

(Widi Agustian)