JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun agenda pembahasan mengenai masalah dividen tahun 2018 dari BUMN.
Pantauan Okezone, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VI Teguh Juwarno dan dimulai pukul 10.47 WIB di Ruang Rapat Komisi VI Gedung DPR/MPR RI.
Baca Juga: Laba Bersih 118 BUMN Turun Jadi Rp87 Triliun, Ada Apa Ini?
"Sesuai dengan daftar hadir dan tata tertib anggota telah cukup yang hadir. Maka rapat kita buka dan dilakukan secara terbuka," ungkap Teguh di Ruang Rapat Komisi VI, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Sri Mulyani mengatakan bahwa hari ini, dirinya mewakili Menteri BUMN akan menjelaskan gambaran mengenai pembagian dividen yang dilakukan oleh BUMN.
Baca Juga: Menteri Rini: Dulu Berkompetisi, Sekarang BUMN Harus Sinergi!
"Pendirian dari BUMN yaitu memberikan sumbangan ke ekonomi nasional, penerimaan negara, mengejar keuntungan, perintis kegiatan usaha yang belum bisa dilakukan swasta, bimbingan ke UMKM. Jadi BUMN bukan hanya kejar keuntungan, tapi misi pembangunan," kata Sri Mulyani.
"Pembayaran dividen diatur di UU PT. Di mana laba bersih penggunaannya diputuskan di RUPS, dan dividen hanya boleh dibagikan kalau laba positif dan tidak alami kerugian," imbuh Menkeu.
Baca Juga: 24 BUMN Merugi Rp5,8 Triliun di Semester I, Ini Daftarnya!
Selain pembahasan mengenai dividen, selanjutnya juga akan dibahas mengenai usulan anggaran yang diajukan oleh BUMN untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan kepada KAI untuk pembangunan LRT.
"Selanjutnya kita juga akan melakukan pembahasan mengenai usulan anggaran PMN yang di usulkan di RAPB 2018," tukas Teguh.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)