Dipanggil Jokowi ke Istana, Sri Mulyani dan Arcandra Sebut Bahas PNBP

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri ekonomi Kebinet Kerja. Turut hadir dalam pertemuan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, hingga Menteri BUMN Rini Soemarno.

Menurut Arcandra, pertemuan ini secara khusus membahas tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembahasan ini dilakukan bersamaan jajaran menteri sektor ekonomi yang hadir di Istana Kepresidenan.

"Tadi kita membahas tentang PNBP. Saya melaporkan ada beberapa Menteri yang hadir, Menteri Keuangan, Pak Menteri Ekonomi, beberapa menteri yang lain terkait dengan PNBP," kata Arcandra Tahar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Baca Juga: Penerimaan SDA Migas Naik 62,3% Bikin PNBP Meroket

Menurut Sri Mulyani, dalam rapat ini ditekankan tentang keseimbangan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak terbebani pada sektor pendidikan hingga kesehatan.

"Fungsi pelayanan masyarakat harus diseimbangkan antara kebutuhan untuk mendapatkan penerimaan terutama dari BLU (Badan Layanan Umum) pendidikan dan kesehatan dengan layanan kepada masyarakat, jangan membenani masyarakat," kata Sri Mulyani di kesempatan yang sama.

Menurutnya, penetapan tarif terkait PNBP dari instansi Kementerian atau Lembaga harus dilakukan secara hati-hati. Untuk itu, pemerintah harus mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat, baik dari sisi efisiensi dari BLU dan juga dari kemampuan untuk memberikan pelayanan.

"Jadi jangan sampai PNBP itu menjadi satu bentuk penerimaan negara yang tidak mempunyai dasar yang baik, ungkapnya.

Baca Juga: Sulit Ditagih, Tunggakan PNBP Rp175 Miliar Diusulkan untuk Dihapus

Menurut Sri Mulyani, Jokowi juta meminta Badan Layanan Umum, terutama di bidang pendidikan untuk membuat struktur biaya operasi. Tak hanya itu, sektor kesehatan juga diharapkan untuk melakukan hal serupa.

Dengan begitu, upaya untuk mencapai target PNBP diharapkan tidak menjadi beban bagi masyarakat. Dampak bagi PNBP bagi masyarakat pun harus turut menjadi perhatian khusus dari pemerintah.

"Baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan dan BLU yang lain sehingga bisa dipertanggungjawabkan usulan tarif yang diberikan sehingga tidak terjadi lagi pengusulan tarif yang tidak jelas dari sisi apa yang menjadi faktor kenaikan tersebut, dan dampaknya atau manfaatnya kepada masyarakat," ujarnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)