Masih Ada 90% Kawasan Kumuh di Indonesia, Kementerian PUPR: Masalahnya Komunikasi Tidak Lancar!

JAKARTA - Urbanisasi yang pesat membuat pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan di satu kota. Hal ini membuat kepadatan permukiman yang ujungnya menjadi kumuh karena keterbatasan pelayan dasar.

Dari catatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), jumlah penduduk miskin di perkotaan menjadi 10,49 juta orang pada 2017, terdapat kawasan kumuh seluas 38.431 hektare backlog perumahan mencapai 7,6 juta rumah dan diperkirakan pada 2020 jumlah penduduk perkotaan akan mencapai 60%.

Baca juga: Wujudkan Kota Layak Huni, Perbaikan Kawasan Permukiman Kumuh Baru 10%

Guna menyelesaikannya, Kementerian PUPR sudah membuat gerakan 100-0-100 yang artinya 100% akses air minum aman, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi. Dari ketiga hal itu, untuk permukiman kumuh progresnya hingga saat ini baru terselesaikan 10%. Sementara akses air minum dan sanitasi progresnya masing-masing 72% dan 68%.

Menurut Sekretaris Ditjen Cipta Karya Rina Agustin, rendahnya progres 0% permukiman kumuh dikarenakan masyarakat yang belum terbuka alias masih menolak jika kawasan kumuhnya diperbaiki oleh pemerintah. Rina enggan menyebutkan kota mana saja yang menolak, tapi ini menjadi suatu tantangan untuk segera diselesaikan.