JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mempersoalkan sikap pemerintah yang dianggap terlalu mengistimewakan perusahaan BUMN. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur, perusahaan swasta seolah dianaktirikan.
"Monopoli BUMN sangat tinggi," kata Ketua Umum Hipmi, Bahlil Lahadalia dalam forum group discussion (FGD) di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Baca juga: "Disumbang" Negara Rp103 Triliun, BUMN Setor Dividen dan Pajak Rp1.795 Triliun
Menurutnya, kesempatan perusahaan swasta nasional untuk ikut kecipratan manisnya pembangunan infrastruktur yang digenjot oleh pemerintah masih minim. Mayoritas masih dikuasai oleh perusahaan BUMN dan anak-anak perusahaannya. Bahkan dia mencontohkan, untuk tender seragam kerja saja dikerjakan BUMN.
"Sekarang boleh tanya di semua asosiasi, suatu perusahaan BUMN tender baju seragamnya saja dikerjakan oleh anak perusahaannya. Saya enggak mau sampaikan dulu sampai saya ambilkan datanya yang resmi," jelasnya.